Upaya Jaksa Agung Awasi Politik Uang dan Politisasi di Pilkada Diapresiasi

Menghadapi Pilkada serentak 2020, Jaksa Agung ST Burhanuddin tengah menyiapkan para Jaksa khusus untuk menangani bermacam persoalan dan tantangan yang muncul seperti mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), praktik politik uang dan kampanye hitam dengan membawa isu SARA.

Burhanuddin menyebut masifnya politik uang sangat memerlukan pengawasan bersama demi terlaksananya pilkada yang terbuka, bersih dan mencapai pemilihan yang berkualitas.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendukung upaya Jaksa Agung mengawasi jalannya Pilkada 2020. Sebab, berkaca pada pemilu 2019 lalu, tindak pidana jual beli suara atau politik uang adalah tindak pidana tertinggi yang diputus inkracht oleh pengadilan. 

Ia menilai perilaku tercela tersebut masih menjadi momok besar yang menghambat upaya kita untuk mewujudkan pilkada yang jujur dan adil (jurdil) dan demokratis.

“Saya kira ini adalah prioritas yang tepat sebab belajar dari Pemilu 2019 lalu. Maka sudah sepantasnya aparat penegak hukum benar-benar serius dan punya komitmen tinggi dalam mengatasi persoalan ini. Politik uang sangat tercela karena bisa mendistorsi kemurnian suara pemilih untuk bisa memilih dengan bebas dan merdeka sesuai pilihan terbaik yang diyakininya,” ujar Titi, Rabu (29/7/2020).

Titi menambahkan, di tengah keterpurukan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 tentunya dapat memicu pragmatisme pemilih untuk permisif pada politik uang. Dan kandidat peserta pemilu yang oportunis bisa menggunakan kondisi ini untuk mengambil jalan pintas mendapatkan dukungan publik dengan melakukan suap atau politik uang kepada pemilih. 

“Maka, mau tidak mau antisipasi kita harus maksimal untuk mencegah terjadinya jual beli suara saat pilkada, memanfaatkan kondisi sulit yang sedang dihadapi masyarakat,” bebernya.

Lanjut Titi, penyebaran hoax dan politisasi SARA di pilkada saat pandemi ini, dimana kampanye dan interaksi daring atau virtual sangat dianjurkan untuk dilakukan, sangat mungkin disalahgunakan oleh para oknum untuk menyebarkan informasi bohong dan tendensius saat pelaksanaan pilkada. 

“Makanya penggunaan teknologi digital juga harus diimbangin dengan kemampuan kita dalam membatasi penyebaran hoax dan politisasi SARA,” ungkapnya. 

Selain itu, Titi meminta Jaksa Agung bersama Kepolisian RI dan Bawaslu yang tergabung dalam Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki kesepahaman yang sama dalam bertugas menindak dugaan pelanggaran dalam gelaran pemilihan umum.

“Gakkumdu perlu dipastikan memiliki kesepahaman yang sama diantara pihak-pihak yang ada di dalamnya. Jangan sampai justeru Gakkumdu malah jadi penghambat upaya untuk mewujudkan keadilan pemilihan dalam pilkada serentak 2020 ini,” terang Titi.

Sebagaimana diketahui, menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 yang dilaksanakan secara serentak di akhir tahun ini, Jaksa Agung ST Berhanuddin, Kapolri Idham Azis dan Ketua Bawaslu Abhan menandatangini Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020.

Sentra Gakkumdu merupakan gabungan antara Bawaslu, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung yang bertugas menindak dugaan pelanggaran dalam gelaran pemilihan umum.

Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan, Kejagung bakal menyiapkan para jaksa yang khusus menangani persoalan Pilkada Serentak 2020, meskipun jumlah yang disiapkan tidak terlalu banyak.

“Kita wajib bersama bergandeng tangan. Terlebih kondisi sekarang dalam masa pandemi covid-19. Dengan kerja sama yang baik dengan satu tujuan saya yakin pelaksanaan pilkada tahun ini akan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Burhanuddin berharap kerja sama yang sangat baik ini bisa mewujudkan proses pemilu yang terbuka dan bersih. Baginya, hal tersebut bisa mencapai pemilihan berkualitas.

“Saya sambut baik kegiatan ini karena sangat penting dan sebagai landasan bersama dalam muluskan penyelengaraan pemilu,” tutupnya.

Berita terkait: