Tokoh Masyarakat Papua Berharap Penyalahgunaan Dana Otsus Ditindak Tegas

Sejumlah tokoh masyarakat Papua meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pejabat pemerintah daerah. Selama ini disinyalir ada banyak dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oknum pejabat daerah.

Hal tersebut disampaikan Pendeta Albert Yoku, salah satu tokoh masyarakat Papua dalam audiensi dengan Menko Polhukam, Mahfud MD , di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (22/2/2021) malam.

“Kami harap mesti ada penegakan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang menyalahgunakan dana Otsus,” kata Albert Yoku yang juga bagian dari tim pemekaran Provinsi Papua.

Menurutnya, jika dipergunakan sebagaimana mestinya, dana Otsus merupakan sebuah berkah besar dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. “Bila digunakan dengan baik akan jadi berkah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” ucap Albert.

Sementara itu tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue, meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana Otsus sejak 2002 sampai saat ini.

“Otsus ini berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat, tapi disalahgunakan oleh sejumlah orang sehingga dampaknya tidak sampai ke rakyat Papua,” kata Dorince Mehue.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk mengevaluasi kesenjangan antar wilayah adat yang masih terjadi.

“Provinsi Papua mesti dimekarkan, untuk mencapai keadilan sehingga tidak hanya sejumlah wilayah dan wilayah adat saja yang mendapatkan dana Otsus yang cukup. Kami siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD berjanji akan menindaklanjuti dan telah mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri agar segera melakukan penegakan hukum di Papua.

“Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti,” kata Mahfud.

Terkait berbagai usulan lain termasuk pemekaran provinsi, Menko Polhukam menegaskan akan menindaklanjuti dengan dua langkah. Pertama , proses legislasi yang nanti akan disampaikan ke tim melalui Kemendagri.

” Kedua , saya sudah minta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala derah dan tokoh masyarakat tadi,” tegas Mahfud.

BACA JUGA

Penolak Otsus Papua Dibahas di Rapim Polri

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono, Deputi Bidang Poldagri Kemenko Polhukam, Staf Khusus Menko Polhukam, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Daerah, dan DPRD Provinsi Papua, serta tim pemekaran Provinsi Papua.

Berita terkait: