Tiongkok Janji Vaksinnya Jadi Barang Publik Global

Pemerintah Tiongkok, yang saat ini ikut berlomba dalam pertandingan vaksin Covid-19, berjanji untuk menjadikan vaksin tersebut sebagai barang publik global. Tiongkok juga ikut membela multilateralisme dalam penanganan pandemi, sebagai langkah yang diyakini banyak negara namun ditentang oleh Amerika Serikat (AS).

Kanselir Negara sekaligus Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan, sebagai salah satu negara pertama yang secara efektif menahan virus corona, Tiongkok akan terus memanfaatkan kekuatannya untuk memajukan kerja sama internasional dalam merespons wabah dan berbagi pengalaman penahanan dan perawatan dengan negara dan kawasan lain yang membutuhkan.

“Kami juga berkomitmen sungguh-sungguh menjadikan vaksin Covid-19 sebagai barang publik global,” kata Wang dalam acara Global Town Hall yang digelar secara virtual oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bertema Rebuilding from the Covid-19 World (Membangun Kembali dari Dunia Covid-19), Jumat (20/11/2020).

Dua bakal vaksin Tiongkok yang dikembangkan oleh anak perusahaan Sinopharm, China National Biotec Group (CNBG), dan bakal vaksin ketiga dikembangkan oleh Sinovac Biotech telah digunakan untuk program darurat sejak Juli. Pada Rabu (18/11), hampir satu juta orang mendapatkan vaksin percobaan Covid-19 yang dikembangkan Sinopharm lewat program penggunaan darurat tersebut.

Baik Sinovac maupun Sinopharm telah menyanggupi pengiriman vaksin tersebut untuk Indonesia masing-masing pada November dan Desember.

“Kami akan terlibat sepenuhnya dengan WHO dan pihak lain, serta secara aktif mengejar komunitas kesehatan global untuk semua,” kata Wang.

Menurut Wang, pandemi sekali dalam seabad saat ini mengungkapkan tidak ada negara yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kebijakan beggar thy neighbor (kebijakan ekonomi dan perdagangan yang berdampak buruk pada negara lain seperti hambatan proteksionis) dan pendekatan zero-sum (di mana satu negara diuntungkan dan yang lain dirugikan).

“Praktik semacam itu tidak menawarkan solusi kepada tantangan global,” ujarnya.

Wang menambahkan, tata kelola multilateralisme mungkin tidak sempurna, tapi menyediakan kerangka dasar untuk mengatasi tantangan global.

“Multilateralisme telah mungkin telah mendapat tantangan, tetapi itu tetap menjadi jaminan dasar bagi negara-negara untuk bertahan dan berkembang,” katanya.

Solidaritas
Sementara itu, Menlu RI Retno Marsudi mengatakan pandemi Covid-19 telah membawa tiga tantangan utama yang saling terkait yaitu mengatasi pandemi itu sendiri, dampak sosial ekonomi dari pandemi, serta mempertahankan keamanan dan perdamaian global.

Retno juga menyerukan solidaritas dari negara-negara maju untuk berbagi sumber daya dalam diagnosa, terapeutik, dan vaksin Covid-19. Dia kembali menegaskan pentingnya akses vaksin yang terjangkau untuk semua.

“Dalam dunia yang saling terhubung, ketiadaan vaksin di suatu negara, maka virus akan tetap menyerang dunia dan pemulihan ekonomi dunia akan terhambat,”

Pendiri FPCI Dino Patti Djalal mengatakan, Covid-19 adalah satu-satunya virus di dunia yang bersifat politis. Dia beralasan reputasi atau kredibilitas pemimpin di banyak negara saat ini sangat ditentukan dalam kebijakannya terkait Covid-19.

“Virus seperti HIV, flu Asia H5N1 (flu burung), dan flu Spanyol, tidak pernah ada yang sepolitis Covid-19,” kata Dino yang juga mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).

Dia mengatakan pandemi telah mengubah prioritas nasional di semua negara, termasuk mereset ulang cara diplomat bekerja.

Berita terkait: