Tidak Pakai Sekat, Ojek Online di Kota Bogor Akan Kena Sanksi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mencermati masih banyaknya transportasi berbasis aplikasi atau ojek online yang belum menerapkan partisi/sekat antara pengemudi dan penumpang. Pemkot pun akan memberikan sanksi bila protokol kesehatan tidak dipatuhi.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor Dedie A Rachim melihat, berdasarkan pengamatan masa pelonggaran transportasi daring masa pra adaptasi kebiasaan baru (AKB) masih banyak ojol di Kota Bogor yang belum mematuhi protokol kesehatan terkait penyediaan partisi.

“Ojol yang sudah komitmen memakai partisi dalam operasional tapi belum melaksanakan protokol kesehatan. Sanksi akan diberikan bila ojol tidak patuh,” papar Dedie, Selasa (21/7/2020).

Sejauh ini, lanjut Dedie, pemkot sudah memberikan teguran secara lisan kepada perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi di Kota Bogor. Pascateguran itu, gugus tugas akan mengevaluasi sepekan ke depan.

“Mereka menyebut akan memperbaiki, kita lihat saja sepekan ini. Tidak menutup kemungkinan, bila masih ada yang melanggar kita hentikan lagi operasional ojol-nya,” kata Dedie.

Menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian seluruh pihak yang sudah berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat di pandemi Covid-19. Tidak terkecuali operator ojol.

Kata dia, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak yang sudah berkomitmen penerapan protokol Covid-19. Tetatapi bila tidak konsisten. Maka kita akan terapkan sanksinya.

Terkait sanksi, lanjut Dedie, selain operator bisa juga diterapkan langsung kepada pengemudi yang tidak patuh. Hal itu bisa merujuk pada Perwali Kota Bogor 37/2020 tentang Pelanggaran PSBB.

“Langkah yang diambil dalam konteks kita menggerakan ekonomi tapi protokol Covid-19 yang tidak dilaksanakan dengan konsisten,” tegas Dedie.

Tidak hanya kepada ojol, sanksi juga berlaku kepada seluruh pelaku usaha di Kota Bogor yang sudah dilonggarakan atau diuji coba kembali beroperasi tetapi tidak menjalankan protokol kesehatan.

“Terhadap beberapa kegiatan usaha, termasuk kita sudah melonggarkan, yang beberapa sudah melakukan kegiatan uji coba kami imbau di dalam minggu ini kita akan selesaikan hasil evaluasi. Jadi artinya semua pihak harus mematuhi yang sudah menjadi kesepakatan bersama,” tutupnya.

Berita terkait: