Teten Masduki: Basis Data Tunggal UMKM Jadi Prioritas

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengakui tidak adanya data tunggal pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM ) membuatnya kesulitan mengambil kebijakan pada awal masa pandemi Covid-19. Namun karena pandemi ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah cepat, khususnya untuk menyelamatkan UMKM, akurasi data pada awal pandemi tidak menjadi pertimbangan utama.

“Mengenai data, ini yang menjadi problem. Karena dari awal, data terintegrasi UMKM ini tidak ada. Yang mengurusi UMKM ada 18 kementerian, ada daerah juga karena usaha kecil dan mikro datanya di daerah, jadi sulit. Tapi kita sepakat, ya sudahlah ini kita tidak bisa bicara akurasi data karena kita perlu gerak cepat,” kata Teten Masduki dalam sesi talk show di acara “ Beritasatu Public Leader Awards ”, Selasa (23/2/2021).

BACA JUGA

Menkop UKM Harap “Beritasatu Public Leader Awards” Lahirkan Pemimpin Teladan

Teten mengungkapkan, berdasarkan data perbankan, jumlah rekening yang diidentifikasi sebagai pelaku UMKM mencapai sekitar 60 juta. Jumlah tersebut mendekati angka 64 juta pelaku UMKM berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ya kita pakai asumsi itu saja. Kalau kurang, kita tambah. Yang penting kita cepat dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan,” kata Teten.

Ketika program dukungan untuk UMKM mulai berjalan, survei Asian Development Bank (ADB) menyebutkan bahwa yang paling dibutuhkan pelaku usaha mikro adalah hibah. Survei ini sesuai dengan program yang kemudian dijalankan pemerintah. Namun ada beberapa anggaran program yang ternyata lebih besar dari yang dibutuhkan, misalnya subsidi bunga, sehingga penyerapannya menjadi sedikit.

BACA JUGA

Raih Penghargaan Beritasatu, Gubernur Papua Barat Kian Termotivasi Bekerja Lebih Baik Lagi

“Pembelajaran dari ini, maka kita sekarang yang menjadi prioritas, apalagi dengan adanya Undang-undang Cipta kerja, kita dimungkinkan sekarang untuk menyiapkan infrastruktur untuk membangun data tunggal UMKM,” kata Teten. 


Berita terkait: