Survei Sebut Pro Prabowo Menolak Vaksinasi, PAN Nilai Tak Relevan Dikaitkan Politik

Survei Indikator Politik Indonesia menyebut banyak pendukung Prabowo-Sandi di Pemilu 2019 menolak vaksinasi Covid-19. Sebab itu, Pemerintah disarankan menampilkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke publik saat mengikuti program vaksinasi.

Menanggapi itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Daulay menilai boleh saja jika Prabowo dan Sandiaga melakukan vaksinasi terbuka. Tapi, ia pesimis hasilnya akan tidak akan berdampak besar.

“Kalau tetap mendorong pak Prabowo dan pak Sandi untuk divaksin terbuka, ya bagus saja. Silakan saja dicoba. Tapi kayaknya, hasilnya tidak jauh beda,” kata Saleh kepada wartawan, Senin (22/2).

Menurutnya, tidak tepat jika dikaitkan pilihan politik seseorang dengan dorongan untuk vaksinasi. Pilihan politik di Indonesia itu dinamis.

“Pilihan politik di Indonesia itu dinamis. Sangat cair. Rasanya kurang relevan pilihan politik itu dikaitkan dengan program vaksinasi. Apalagi, pemilunya masih jauh,” ucap Saleh.

Saleh menilai, Presiden Joko Widodo sudah sangat mewakili dengan vaksinasi terbuka. Ditambah didampingi pejabat setingkat menteri, dan tokoh dari berbagai kalangan. Namun, kampanye itu belum sukses. Saleh menlai, pemerintah perlu melakukan sosialisasi merata.

“Saya kira, presiden kan sudah sangat mewakili. Apalagi didampingi para pejabat setingkat menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer. Tetapi, hasilnya kan masih seperti itu,” kata ketua Fraksi PAN DPR RI ini.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mempublikasi hasil survei terkait vaksinasi Covid-19. Hasilnya dari 44,4 persen basis pendukung Prabowo-Sandi, sebanyak 48,1 persen tidak bersedia menerima vaksinasi.

“Pada basis partisan Pilpres 2019 , basis Prabowo-Sandi lebih rendah kesediaannya untuk disuntik vaksin,” ucap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (21/2).

Burhanuddin mengatakan, alasan pendukung Prabowo-Sandi tidak bersedia disuntik vaksin karena merasa tidak aman sebesar 52,8 persen. Selanjutnya adalah vaksin tidak efektif 28,1 persen. Merasa sehat 21,3 persen, tidak mau bayar vaksin 18,0 persen, alasan kehalalan 16,9 persen, merasa tidak perlu karena sudah banyak orang disuntik vaksin 8,4 persen.

“Saran saya kepada pemerintah, yang disuntik vaksin yang diblowup jangan hanya presiden Jokowi , mas Ganjar, tapi juga pak Prabowo dan mas Sandi vaksin ramai-ramai, misalnya mas Anies,” ujar dia.

Berita terkait: