Sultan HB X: Buka Pariwisata Risikonya Besar

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak akan membuka pariwisata secara total. Sebab tingkat risiko penularan Covid-19 masih sangat besar.

Melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2020 yang digelar secara virtual, Selasa (28/07/2020), Sultan menegaskan, Presiden Joko Widodo memang sudah meminta ekonomi masyarakat harus segera digerakkan.

Namun, Sultan mengaku belum bersedia membuka sektor pariwisata secara luas. “Masih keberatan jika sektor pariwisata dibuka total dikarenakan risikonya yang terlalu besar. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota di DIY bisa melakukan pembukaan sektor pariwisata secara bertahap,” kata Sultan.

Sultan pun menyebut, “Saya berharap bisa dilihat relevansinya. Hal yang terpenting risiko-risikonya harus sudah diminimalisir, karena yang berkunjung tidak hanya orang Yogya tapi juga dari luar.”

Sultan tidak menginginkan DIY seperti negara-negara lain yang mengalami serangan kedua Covid -19. “Risiko-risiko semacam ini yang kita hindari agar tidak repot di belakangnya. Kalau sudah aman, nyaman, dan masyarakat terdidik dengan lebih baik, baru nanti kita perluas lagi,” kata Sultan.

Selain itu, Sultan kembali mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi DIY bisa menggunakan APBD secara efektif dan efisien. Sultan juga berharap semua pekerjaan yang sudah direncanakan bisa diselesaikan, baik program fisik maupun non fisik, termasuk untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Harapannya, pada kuartal ketiga dan keempat nanti, pertumbuhan ekonomi DIY tidak terlalu minus besar, syukur-syukur bisa plus,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, dalam rangka untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di DIY, satu-satunya yang memiliki pengaruh ialah belanja pemerintah. Pihaknya juga memfokuskan diri pada Bantuan Tak Terduga (BTT) yang kemudian dipercepat.

“Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melakukan pembelanjaan. Apalagi saat ini sudah jelas mana yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan,” katanya.

Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo menambahkan, pertumbuhan ekonomi di DIY, sejak 2017 selalu di atas rata-rata nasional. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi DIY sempat menjadi yang tertinggi se-Jawa. Namun, kondisi DIY di triwulan pertama 2020, justru anjlok dan menjadi yang terendah di Jawa.

“Kontraksi yang cukup dalam terjadi pada kinerja investasi. Kondisi pandemi ini juga memberikan tekanan yang luar biasa pada konsumsi rumah tangga. Selain itu, ketimpangan di daerah perkotaan meningkat signifikan, sedangkan ketimpangan di pedesaan relatif stabil,” jelasnya.

Berita terkait: