Skandal Prasetijo Utomo, Polisi Telusuri Aliran Dana

Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo (BJP PU) terancam pasal tambahan yakni tindak pidana korupsi. Hal itu dikatakan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit dalam rilis di Mabes Polri Senin (27/7/2020) dimana penyidik akan melakukan penelusuran aliran dana.

”Terkait dengan aliran dana saat ini kita sudah membuka lidik, untuk melakukan tracing terhadap aliran dana dan nanti tentunya akan menyasar kepada siapa saja itu nanti akan kita jelaskan di dalam rilis berikutnya dan tidak menutup kemungkinan kita akan bekerja sama dengan KPK dalam rangka aliran dana dimaksud dan tentunya upaya kita dalam menerapkan UU Tipikor,” kata Sigit.

Seperti diberitakan Prasetijo dikenakan pasal berlapis yakni Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 E KUHP dan pasal 426 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP. Sangkaan 263 KUHP ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 E KUHP. terkait pembuatan surat palsu dan menggunakan surat palsu.

Dari ketiga pasal itu memang belum menjawab mengapa Prasetijo sampai hati mengkhianati sumpahnya dan bermain kotor memberi pelayanan kepada Djoko S Tjandra . Prasetijo membuat surat jalan dan surat keterangan bebas Covid untuk Djoko dan bahkan mengawal Djoko sampai ke Pontianak.

“Tim saat ini masih terus bekerja untuk melakukan pendalaman terhadap kemungkinan munculnya tersangka-tersangka baru,” pungkas Listyo.

Berita terkait: