Satpol PP Kota Depok Konsisten Gelar Operasi Protokol Kesehatan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok masih tetap konsisten melakukan operasi penegakkan protokol kesehatan dan pengawasan terhadap dunia usaha.

Pengawasan terhadap dunia usaha masih terus dilakukan Satpol PP Kota Depok terkait pembatasan jam operasional pelaku usaha yang masih dibatasi hingga pukul 21.00. Hal ini sesuai dengan SK Wali Kota Nomor 43/411/Kpts/Dinkes/Huk/2020.

“Kami lakukan pengawasan di sejumlah pusat perbelanjaan, tempat usaha, pusat kegiatan, usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, serta usaha sejenisnya,” kata Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny di Depok, Jawa Barat, Jumat (20/10/2020).

Dipaparkan Lienda, dalam SK tersebut, pembatasan jam operasional tempat usaha ditetapkan sampai pukul 21.00 WIB. Begitu juga dengan aktivitas warga dibatasi hingga pukul 21.00 WIB. Keputusan ini berlaku selama 14 hari. Terhitung mulai 15 November sampai dengan tanggal 28 November 2020.

BACA JUGA

Disdukcapil Depok Pacu Kepemilikan Akta Kelahiran

Kemudian, Pemkot Depok juga menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 443/412/Kpts/Dinkes/Huk/2020 terkait Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran, Kafe, Rumah Makan, Warung dan Usaha Sejenis.

Adapun pembatasan kegiatan di sejumlah tempat usaha ini dilaksanakan dengan beberapa ketentuan. Yaitu pelayanan makan di tempat (dine in) sampai pukul 20.00 WIB, pelayanan dibawa pulang ( take away ) hingga pukul 21.00 WIB. Sementara jam operasionalnya ditetapkan sampai pukul 21.00 WIB. Ketentuan ini berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 15 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020.

“Sejauh ini, para pelaku usaha masih patuh dan menaati protokol kesehatan serta pembatasan jam aktivitas usaha,” kata Lienda.

Sedangkan untuk operasi penegakkan protokol kesehatan, kata Lienda, masih terdapat pelanggaran. Tercatat terdapat 36 orang tidak mengenakan masker dalam operasi gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama Satpol PP Kota Depok dan DKI Jakarta yang digelar baru-baru ini.

“Puluhan warga tersebut kedapatan mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker saat melintas di wilayah perbatasan. Mereka kami kenakan sanksi karena tidak bermasker. Untuk pelanggar yang berada di wilayah Kota Depok berdasarkan Peraturan Wali (Perwal) Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 dikenakan sanksi sosial atau denda senilai Rp50.000,” ujar Lienda.

BACA JUGA

Harga Kebutuhan Pokok di Depok Terpantau Normal

Sedangkan untuk pelanggar yang terjaring di wilayah DKI Jakarta, kata Lienda, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 dikenakan denda senilai Rp250.000.

Diungkap Lienda, untuk di wilayah Kota Depok terdapat 23 pelanggar yang melintas di Jalan Raya Tanah Baru, Kecamatan Beji. Seluruh pelanggar dikenakan sanksi sosial. “Sedangkan di wilayah DKI Jakarta terdapat 13 pelanggar. Rinciannya 5 pelanggar dikenakan sanksi sosial dan 8 pelanggar dengan sanksi denda,” tutur Lienda.

Denda yang dibayarkan pelanggar, lanjut Lienda, akan masuk ke masing-masing kas daerah. Untuk pelanggar di wilayah Kota Depok, denda masuk pada kas daerah Kota Depok. Lalu untuk pelanggar di wilayah DKI Jakarta akan masuk kas daerah DKI Jakarta.

Lienda berharap melalui operasi gabungan yang dilakukan dapat memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Selain itu juga dapat memberikan efek jera kepada warga yang tidak taat terhadap protokol kesehatan. “Semoga upaya yang kami lakukan antar wilayah ini dapat lebih optimal sebagai upaya pencegahan Covid-19 yang lebih masif,” pungkas Lienda.

Berita terkait: