Ridwan Kamil: Perlu Pendekatan yang Spesifik agar Masyarakat Mau Divaksinasi Covid-19

– Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons hasil survei Covid-19 yang dirilis Indikator Politik Indonesia . Menurutnya, hasil survei Indikator tidak berbeda jauh dengan survei yang dilakukannya terhadap pengguna media sosial sehingga diperlukan komunikasi publik secara spesifik terhadap kelompok-kelompok yang enggan divaksin.

“Hampir sama dengan feeling saya, saya punya feeling yang mirip-mirip. Feeling saya sekedar merekam percakapan-percakapan di sosial media, kurang lebih hampir sama (dengan survei (Indikator Politik Indonesia),” ujar Ridwan Kamil, Minggu (21/2/2021).

Menurutnya, diperlukan strategi komunikasi publik yang menyasar langsung terhadap kelompok-kelompok yang tidak bersedia divaksinasi Covid-19.

“Kami akan melakukan komunikasi publik secara spesifik. Jadi, tidak digeneralisasi,” tuturnya.

Survei nasional dilaksanakan Indikator Politik Indonesia pada 1-3 Februari 2021 dengan tema ‘Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi Covid-19 di Indonesia’. Beberapa temuan menarik di antaranya, hanya 54,9% responden yang bersedia divaksin dan 43% responden mengatakan pemerintah melebih-lebihkan bahaya Covid-19.

BACA JUGA

Masih Banyak Warga yang Anggap Pemerintah Lebih-lebihkan Bahaya Covid-19

Pria yang kerap disapa Emil menambahkan, “Generasi Z”, yakni usia 22-25 tahun, ternyata tingkat keengganannya untuk divaksin cukup tinggi dan harus diatasi dengan mencari cara agar komunikasinya tepat.

“Ada sekitar delapan kelompok mulai dari usia, agama, pendapatan, (domisili) desa/kota sampai pilihan Pilpres, kiranya saya mengambil manfaat dengan melakukan komunikasi publik secara khusus,” bebernya.

Emil akan menggandeng peran para ulama dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi vaksin di Jawa Barat.

Ada beberapa pekerjaan rumah (PR) bagi kepala daerah terkait kesuksesan target vaksinasi yang kini gencar dilaksanakan serentak.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilisnya menyatakan ada beberapa PR kepala daerah terkait vaksinasi antara lain etnik Jawa lebih bersedia divaksin ketimbang non-Jawa. Lalu, ditemukan sampel bahwa warga non Muslim lebih bersedia divaksin ketimbang yang Muslim.

BACA JUGA

Tingkat Kepercayaan Rendah, Hanya 55% Masyarakat yang Mau Divaksinasi Covid-19

PR berikutnya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin bersedia divaksin. Kemudian, semakin takut tertular Covid-19 semakin berkeinginan untuk divaksin, ini berkaitan dengan psikologi bagaimana membuat kesamaan pandangan bahwa Covid-19 ini menakutkan. PR berikutnya adalah semakin mereka percaya bahwa vaksin itu efektif, semakin mereka bersedia divaksin.

Menariknya dalam survei tersebut, ditemukan data bahwa pemilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin lebih bersedia divaksin dibandingkan dengan pemilih Prabowo-Sandiaga Uno, saat Pilpres 2019 lalu. Sehingga, kata dia, perlu menggandeng tokoh seperti Prabowo dan Sandiaga Uno untuk meyakinkan pemilihnya agar mau divaksin.

“Ada beberapa poin yang penting, pertama yang bersedia untuk divaksin lebih banyak laki-laki. Kemudian, dari sisi usia 22-25 tahun kesediaan divaksin lebih rendah ketimbang usia tua,” kata Burhanuddin Muhtadi.

Muhtadi menjelaskan, kepala daerah perlu melakukan sosialisasi lagi terhadap kelompok-kelompok yang tidak bersedia divaksin tersebut, agar program vaksinasi nasional dapat mencapai target.

Berita terkait: