Revisi UU Otsus Papua, Mendagri: Perbaikan Tata Kelola Jadi yang Utama

Pemerintah menyatakan, sasaran utama Revisi Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah demi perbaikan tata kelola serta bagaimana mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.

Menurut Mendagri Tito Karnavian , spirit yang dipegang oleh pemerintah dalam revisi ini adalah afirmasi terhadap orang asli Papua.

“Pemerintah sudah meminta usulan dan masukan, evaluasi, pemetaan permasalahan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat,” kata Tito Karnavian dalam rapat dengan Pansus RUU Otsus Papua , Kamis (8/4/2021).

Menurut Tito, pemerintah sudah melakukan kajian normatif dan empiris. Hasilnya menyoroti aspek implementasi otsus yang perlu perbaikan.

BACA JUGA

KPK Pernah Fasilitasi Kajian Penguatan Dana Otsus Papua

Substansi paling utama adalah perbaikan tata kelola dana otsus, reformasi birokrasi, perlunya terobosan mengatasi kendala geografis di Papua, serta pendekatan sosial budaya untuk program pembangunan di papua

“Aspek utamanya adalah implementasi dibanding aspek normatif,” kata Tito.

Dalam RUU Otsus ini, lanjut Tito, salah satunya substansinya adalah menyangkut redefinisi provinsi Papua yang bertujuan agar lebih umum dan tak menimbulkan salah tafsir atas hak otsus. Hal ini juga sekaligus mengantisipasi perubahan/penataan wilayah seperti adanya usulan pemekaran.

BACA JUGA

Mendagri Sampaikan Usulan RUU untuk Prolegnas

Yang kedua adalah tentunya mengenai dana otsus sendiri. Bagi pemerintah, kekhususan terhadap Papua harus terus berlaku. Sehingga Pemerintah ingin agar dana otsus tetap diberlakukan. Sebab Papua dan Papua Barat faktanya masih sangat tergantung dengan keberadaan dana otsus.

“Apalagi ketergantungan APBD sangat masih tinggi atas dana otsus. Baik Papua maupun Papua Barat. Kalau tak dilanjutkan, APBD-nya akan drop dan berpengaruh pada percepatan pembangunan di sana,” kata Tito.

Berita terkait: