PPATK Catat Penerimaan Negara dari Pidana Perpajakan Capai Rp9 T di 2020

Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di 2020 masih marak, termasuk di sektor perpajakan. Tercatat, potensi TPPU di bidang perpajakan di 2020 mencapai Rp 20 triliun.

“Potensi yang dapat diperoleh dari tindak lanjut analisis dan pemeriksaan yang dilakukan penegak hukum di sektor perpajakan sebesar Rp 20 triliun,” ungkapnya dalam acara Koordinasi Tahunan PPATK secara virtual, Kamis (14/1).

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 9 triliun berhasil diamankan untuk dimasukan sebagai penerimaan negara.

Keberhasilan tersebut didapat berkat hasil joint operation antara tiga pihak, yakni PPATK beserta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

“Selama 2020, pemanfaatan terhadap hasil analisis tindak pidana pencucian uang dalam hasilkan kontribusi penerimaan negara sebesar Rp 9 triliun,” jelas Dian.

Lebih lanjut, Dian turut mewanti-wanti jika tindak pidana pencucian uang dan korupsi ke depannya masih menjadi persoalan serius yang harus terus diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Hasil analisis dan pemeriksaan ini didominasi oleh pejabat pemerintah, kepala daerah, pejabat BUMN, dengan modus utama gratifikasi dan suap untuk perizinan, serta pengadaan barang dan jasa,” tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

Berita terkait: