Perkuat Sinergi, BPK dan LAN Teken MoU

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

MoU ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan/atau informasi, kajian kebijakan dan inovasi, pendidikan dan pelatihan serta bidang lain sesuai dengan kebutuhan.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Kepala LAN Adi Suryanto di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Menurut Agung, sinergi dan kolaborasi telah menjadi mantra baru dalam pengembangan tata kelola organisasi.

“Secara konsepsional maupun faktual sulit dibayangkan suatu organisasi dapat berkembang dalam lingkungan yang terus berubah tanpa upaya sistematik untuk saling berbagi dan memberi manfaat dengan organisasi lainnya,” kata Agung sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.

Ia menjelaskan, ego sektoral baik intra maupun antar organisasi adalah penghalang atau penghambat yang harus diatasi dengan cara-cara baru yang lebih adaptif, sehingga organisasi dapat bertahan, tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Oleh karena itu, kerja sama antara BPK dan LAN menjadi sesuatu yang semakin relevan dan urgen.

“BPK adalah lembaga negara yang memiliki wewenang konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sementara LAN merupakan lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara,” kata Agung.

“Secara konsepsional hal ini berarti membangun sinergi dan kolaborasi dalam upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas dengan pengembangan sumber daya aparatur sipil negara,” tambahnya.

Lebih lanjut, Agung juga mengingatkan akuntabilitas tidak hanya pada level administratif prosedural. Tetapi, akuntabilitas harus sudah menjadi nilai dan budaya yang hidup di masyarakat. Hal ini tercermin pada tagline BPK yakni “Akuntabilitas untuk Semua” atau “Accountability for All”.

“Pelatihan kepemimpinan yang dilakukan oleh LAN dirasa perlu mengembangkan muatan materi yang dapat memberikan awareness tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini bertujuan agar para peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan aparatur memiliki pemahaman bahkan mampu membangun tata kelola khususnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” tutup Agung.

BPK

Berita terkait: