Pemprov DKI Tunggu Pemerintah Pusat soal THR 2021

Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah belum memutuskan formulasi kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR) perusahaan terhadap para karyawan. Andri menuturkan, DKI masih menunggu keputusan pemerintah pusat tentang aturan THR.

“Kami dari provinsi akan menunggu kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja,” kata Andri, Jumat (9/4).

Selama menunggu aturan dari pemerintah pusat, Andri mengatakan, tidak menutup diskusi dengan asosiasi pengusaha untuk mencari jalan tengah formulasi THR terhadap sektor usaha yang masih belum stabil atas dampak pandemi Covid-19.

“Kalau umpamanya masukan usulan dari serikat menyebutkan THR dibayar full. Kalau dari asosiasi seperti kemarin karena memang beralasan kondisi Covid masih belum berakhir. Jadi usulan boleh-boleh saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hattarto mengatakan, untuk mendorong konsumsi dalam negeri pada saat menjelang Lebaran adalah pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Untuk itu, dia pun meminta seluruh perusahaan untuk membagikan THR tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

“Tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR,” katanya usai sidang rapat kabinet, Rabu (7/4).

Airlangga menekankan, seluruh perusahaan wajib membayarkan THR kepada karyawan. Terlebih, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif kepada perusahaan agar tetap bisa tumbuh.

Beberapa fasilitas sudah diberikan pemerintah diantaranya adalah PPnBM. Fasilitas ini berhasil menaikan penjualan kendaraan di bulan Maret sebesar 143 persen. Di sisi lain pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk sektor perumahan.

“Kemudian PPN ditanggung pemerintah ini mengakibatkan kenaikan penjualan di bulan maret MBR itu rumahnya adalah 10 persen menengah 20 persen dan tinggi 10 persen,” jelasnya.

Berita terkait: