Pembiayaan Utang Awal Tahun Melonjak 143%

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang selama Januari 2021 mencapai Rp 165,8 triliun atau naik lebih dua kali lipat atau 143% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 68,2 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan kenaikan pembiayaan utang karena perbedaan defisit APBN di tahun 2020 dan 2021. Untuk tahun lalu, defisit APBN di awal tahun masih diperkirakan menyentuh 1,76% dan APBN belum dilakukan revisi, sehingga penerbitan surat berharga negara (SBN) utang neto masih rendah.

BACA JUGA

Sri Mulyani Bicara soal Perlunya Utang dan Siapa yang Bayar

Sementara di tahun ini sejak awal tahun defisit APBN sudah dipatok 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp 1.006,4 triliun. Secara terperinci penarikan utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 169,7 triliun atau naik 135% dibandingkan Januari 2020. Penerbitan SBN ini sudah 14,1% dari target dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.207,3 triliun.

“Sampai 31 Januari pembiayaan utang Rp 165,8 triliun, penerbitan SBN neto Rp 169,7 triliun naik tajam dibandingkan tahun lalu Rp 72 triliun, karena defisit Januari ini naik tajam dibandingkan Januari 2020, itu belum direvisi, makanya kalau dilihat issuance masih rendah,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers virtual APBN KiTa, Selasa (23/2/2021).

Untuk pinjaman, minus Rp 3,9 triliun di awal bulan tahun 2021. Sedangkan pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, pembiayaan lainnya masih nihil. Oleh karena itu, Menkeu memastikan bahwa pembiayaan anggaran akan terus disesuaikan dan dikaitkan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). “Dengan penggunaan SiLPA tahun ini kita akan sesuaikan volume issue SBN kita dan akan ada penurunan tekanan pasar SBN, ini diharapkan bisa kendalikan biaya utang,” jelasnya.

BACA JUGA

Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi Meningkat 3 Bulan ke Depan

Selain itu, pemerintah juga akan menggunakan pinjaman lunak dari skema burden sharing sesuai surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk pembiayaan APBN 2021 khususnya pembelian vaksin.

Meski pembiayaan investasi belum terealisasi hingga akhir Januari, namun ia memastikan akan dilakukan hati-hati. Untuk pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) sejumlah BUMN juga akan dilakukan terukur serta dikaitkan output dan outcome- nya.

Sementara Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, Luky Alfirman, mengatakan bahwa pemerintah akan menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) demi mengurangi tekanan pembiayaan utang di 2021.

Adapun SiLPA yang akan digunakan tahun ini mencapai Rp 80-100 triliun. Pemanfaatan SiLPA ini juga nantinya akan mengurangi target penerbitan SBN yang mencapai Rp 1.207,3 triliun sepanjang 2021. “Bahwa untuk mengurangi tekanan dan kondisi kas pasar SBN kita gunakan SiLPA sebesar Rp 80-100 triliun, ini untuk kurangi pembiayaan utang di 2021, khususnya mengurangi target penerbitan SBN,” tuturnya.

Berita terkait: