NCSR Indonesia: Adopsi Prinsip

Perusahaan-perusahaan di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia saat ini tengah “dikepung” untuk segera mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip sustainability atau keberlanjutan ke dalam aktivitas operasional dan proses pengambilan keputusan bisnis mereka.

“ Sustainability kini menjadi sebuah urgency dan komitmen global untuk memastikan kelangsungan hidup dan kualitas hidup saat ini dan pada masa depan,” kata Collaborative Partner for Sustainability Strategy, Reporting and Assurance pada National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Indonesia, Stella Septania saat menjadi pembicara pada webinar bertajuk Action, Advocacy, and Trust: Strategies for Communicating Sustainability di Jakarta.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Kamis (8/4/2021) para peserta seminar terdiri atas kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, dan Universitas Gajah Mada.

Webinar digelar sebagai salah satu rangkaian PR Vaganza Pekan Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia, pada 5-8 April 2021.

Stella menjelaskan. pemahaman dan harapan dari pemangku kepentingan yang sudah sangat berbeda turut mendorong komunitas bisnis ke arah sustainability.

“Mungkin 15 tahun yang lalu adopsi dan implementasi sustainability oleh perusahaan masih dianggap sebagai sesuatu yang nice-to-have . Sekarang ini, sustainability sudah menjadi sesuatu yang have-to-be-done , karena makin banyak kelompok pemangku kepentingan dan makin besar tekanan dari mereka yang meminta sustainability diintegrasikan ke dalam proses bisnis, aktivitas, dan pengambilan keputusan oleh komunitas bisnis,” kata praktisi yang sudah berkecimpung selama lebih dari 14 tahun di bidang sustainability itu.

BACA JUGA

PTPP Optimistis Kinerja Bisnis 2021 Semakin Baik

Sebelumnya, adopsi dan implementasi sustainability oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih terbatas di beberapa sektor dan oleh perusahaan-perusahaan yang secara regulasi memang diharuskan atau yang diminta oleh pelanggan, principal, dan pemegang sahamnya.

“Sekarang, perusahaan-perusahaan sudah dikepung dari berbagai sisi. Ada peer pressure dari publik, media, dan LSM. Ada financial pressure dari investor dan kreditor, dan ada regulatory pressure dari regulator dan pemerintah. Semuanya mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs),” jelasnya

Proses Bisnis
Menurut Stella, saat ini merupakan keharusan sustainability diintegrasikan ke dalam proses bisnis dan operasional sehari hari jika perusahaan tidak ingin tertinggal dan ditinggal oleh pemangku kepentingannya.

BACA JUGA

Pandemi Covid-19, Permintaan Kemasan Eksklusif Hardbox Meningkat

Sebagai informasi, pada 2016 Indonesia bersama dengan 171 negara-negara di dunia menandatangani Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tentang perubahan iklim di Markas Besar Persatuan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat.

Kemudian 2017, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai wujud dari komitmen Indonesia agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs secara partisipatif dan melibatkan seluruh pihak.

Di tahun yang sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK nomor 51 Tahun 2017 tentang Sustainable Finance yang mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan dan emiten di Indonesia untuk memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan dan menerbitkan sustainability report agar kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya dapat dimonitor secara transparan.

Berita terkait: