Kuasa Hukum Terdakwa Sebut Jaksa Keliru Hitung Nilai Kerugian Perkara Jiwasraya

Tim penasihat hukum Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Kresna Hutauruk menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah keliru dalam menilai kerugian keuangan negara atas perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Kresna menyebut perhitungan kerugian negara yang dilakukan JPU berdasarkan portofolio investasi saham milik PT Asuransi Jiwasraya, masih merupakan potensi kerugian atau potential loss dan belum menjadi kerugiaan riil atau actual loss . Tim penasihat hukum membantah perhitungan kerugian yang dilakukan JPU dalam Perkara Pidana Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tersebut.

“Ini artinya, (penurunan nilai saham-saham milik PT Asuransi Jiwasraya) belum dianggap kerugian nyata sampai di- redeem karena sahamnya masih ada semua,” kata Kresna dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2020).

Hingga saat ini, kata Kresna, PT Asuransi Jiwasraya masih memiliki berbagai saham dan reksadana dalam portofolio investasinya. Dengan begitu, tidak tertutup kemungkinan nilai saham yang dimiliki BUMN ini masih bisa meningkat lagi.

“Itu barang atau saham-saham yang dimiliki Jiwasraya masih ada di portofolio, kan JPU selalu bilang, selisih subscribe dan redeem . Tetapi mereka lupa, barangnya masih ada. Seperti yang kita sudah sampaikan di sidang, bahwa nilai saham itu kan fluktuatif, hari ini bisa naik, hari ini bisa turun, besok bisa turun, besok bisa naik,” katanya.

Berdasarkan keterangan seluruh manajer investasi (MI), kata Kresna, naik turunnya harga saham lumrah terjadi di lantai bursa. Harga saham yang tergolong blue chips atau saham berkapitalisasi besar, bahkan bisa mengalami penurunan. Sebaliknya, nilai saham yang dikategorikan lapis tiga atau yang berkapitalisasi kecil bisa naik signifikan tanpa diduga.

“Jadi, saham bersifat fluktuatif, bisa naik bisa turun. Demikian juga saham yang dimiliki Jiwasraya waktu itu memang nilainya turun semua,” ungkapnya.

Kresna lebih menyoroti pemberitaan gagal bayar Asuransi Jiwasraya yang beredar pada 2018. Menurutnya, isu itu menjadi sentimen negatif yang menyebabkan nilai semua saham yang dimiliki oleh asuransi tertua di Indonesia tersebut anjlok.

“Nilai saham itu bergantung sentimen negatif pasar. Kalau isunya negatif semua maka otomatis nilai sahamnya anjlok. Itulah yang terjadi di Jiwasraya,” katanya.

Menurutnya, sentimen negatif terhadap saham Jiwasraya terjadi saat manajemen mengumumkan gagal bayar. Kresna mengatakan bahwa semua MI yang dihadirkan JPU, dalam sidang lanjutan kasus Jiwasraya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (16/7/2020), mempertegas kondisi itu.

Keputusan itu pun memicu penarikan dana nasabah secara signifikan ( rush ) dari saham-saham yang juga dipegang oleh Asuransi Jiwasraya. Selain itu, sentimen negatif itu lebih lanjut membuat saham-saham tersebut tidak lagi diminati investor.
Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Direktur Utama PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat serta empat terdakwa lainnya melakukan korupsi terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya.

Atas perbuatan Benny dan Heru bersama empat terdakwa lain, keuangan negara menderita kerugian hingga sebesar Rp 16,8 triliun berdasarkan audit BPK tanggal 9 Maret 2020. Empat terdakwa lain perkara ini dengan surat dakwaan terpisah, yaitu, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, mantan Direktur Utama PT Asuaransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dan eks Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Jaksa membeberkan, Benny Tjokro melakukan kesepakatan bersama dengan petinggi PT Asuransi Jiwasraya untuk melakukan transaksi penempatan saham dan reksa dana perusahaan asuransi tersebut. Kesepakatan itu dilakukan dengan tidak transparan dan akuntabel. Tiga petinggi Jiwasraya,

Hendrisman Rahim, Hary dan Syahmirwan juga didakwa melakukan pengelolaan investasi tanpa analisis yang objektif, profesional dan tidak sesuai nota interen kantor pusat. Jaksa menyebut analisis hanya dibuat untuk formalitas.

Hendrisman, Hary dan Syahwirman juga disebut membeli saham sejumlah perusahaan tanpa mengikuti pedoman investasi yang berlaku. Ketiganya terdakwa disebut Jaksa membeli saham melebihi 2,5 persen dari saham perusahaan yang beredar.

Keenam terdakwa dan pihak terafiliasi juga telah bekerja sama untuk melakukan transaksi jual-beli saham sejumlah perusahaan dengen tujuan inventarisasi harga. Hal tersebut pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Jaksa mengatakan Hendrisman bersama-sama Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Benny melalui Joko Hartono mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi dengan membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT Asuransi Jiwasraya. Hal ini dilakukan agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto.

Jaksa juga menyebut Heru, Benny dan Joko turut memberikan uang, saham dan fasilitas lain kepada tiga petinggi Jiwasraya. Pemberian dilakukan terkait pengelolaan investasi saham dan reksadana di perusahaan tersebut selama 2008-2018.

Atas perbuatannya, keenam terdakwa didakwa melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 202001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita terkait: