KPK Didesak Usut Kasus Dugaan Korupsi Lahan SMKN 7 di Tangsel

 

Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Pengadaan lahan SMKN 7 Kota Tangsel tersebut dianggarkan pada APBD Banten 2017 lalu dengan nilai sebesar Rp 17.982.000.000. Diduga proyek pengadaan lahan SMK 7 Kota Tangsel tersebut sarat dengan tindakan korupsi sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Direktur Eksekutif ALIPP Udaya Suhada, kepada , Senin (20/7/2020) menegaskan, pihaknya sudah dua kali mendatangi Kantor KPK di Jakarta untuk mengawal penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut.

“Saya secara resmi melaporkan kasus dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten ke KPK, pada tanggal 20 Desember 2018 lalu. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juni 2020 lalu, saya kembali mendatangi KPK untuk menanyakan progres atau tindak lanjut dari laporan saya. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan penanganan dari KPK terkait kasus dugaan korupsi yang saya laporkan tersebut,” ujar Uday Suhada.

Uday meminta KPK untuk segera mengusut kasus dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, salah satunya pengadaan lahan SMKN 7 di Kota Tangsel.

“Ini adalah momentum yang tepat bagi KPK untuk membangun kembali kepercayaan publik yang belakangan merosot. Masalah korupsi di Banten sudah merebak kembali. Karena itu, KPK harus segera menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana yang telah kami laporkan ke KPK pada tanggal 20 Desember 2018 lalu,” ujar Uday.

Uday mengatakan, pihaknya percaya Pak Firli (Ketua KPK) dan jajaran pimpinan KPK lainnya memiliki semangat untuk bersama rakyat memberantas korupsi.

Uday mengatakan pihaknya telah mendapat informasi bahwa BPKP telah melakukan audit investigatif atas pengadaan lahan SMKN 7 di Kelurahan Rengas, Kota Tangsel tahun anggaran 2017.

Hasil audit investigatif tersebut dituangkan BPKP melalui laporan Nomor LHAI-23/PW30/5/2020 tertanggal 24 Januari 2020. Pengadaan lahan yang menelan anggaran sekira Rp17,9 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 10 miliar.

Audit investigatif tersebut merupakan permintaan dari KPK setelah menerima laporan dugaan korupsi dari warga.

Berdasarkan dokumen yang beredar, disebutkan bahwa lahan SMKN 7 Kota Tangsel terletak di antara Jalan Cempaka III, RT 002/003 dan Jalan Punai I, RT.007/008, Bintaro Jaya, Sektor II, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Pemilik lahan seluas 6.000 meter persegi tersebut bernama Sofia M Sujudi Rassat, SH dengan alamat Jalan Salemba Tengah, No.16, RT.001/005, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Dalam dokumen nilai ganti rugi (NGR), tanah tersebut dibayar Pemprov Banten Rp 2.997.000 per meter atau total Rp 17.982.000.000 yang tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Namun pemilik tanah Sofia M Sujudi Rassat, SH sebagaimana yang tertera dalam kuitansi tertanggal 29 Desember 2017 hanya menerima Rp 7.300.000.000. Itu berarti, sekitar Rp10.682.000.000 dana tersebut tidak jelas keberadaannya.

Untuk diketahui, pengadaan tanah untuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) se-Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten No.596/Kep-453-Huk/2017 yang ditandatangani Gubernur Banten, Wahidin Halim pada tanggal 29 November 2017.

SK itu terbit berdasarkan nota dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Nomor 800/7262-Dindikbud/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Draf SK Penetapan Tim Koordinasi Pengadaan Lahan/Tanah.  

Berita terkait: