Ketua DPD: Relaksasi KUR tanpa agunan bantu pulihkan ekonomi rakyat

Selain itu pelaku UMKM atau koperasi perlu mendapat informasi yang lengkap mengenai pihak kreditur yang dapat memberikan KUR dengan bunga lunak serta besaran kredit Jakarta – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat membantu memulihkan ekonomi rakyat.

“Kebijakan ini tentunya harus terkoordinasi dengan baik dengan pihak kreditur, sehingga program tersebut implementatif dan pelaku UMKM atau koperasi yang mengajukan kredit usaha tanpa agunan mendapat informasi yang utuh, tidak simpang siur seperti yang terjadi pada restrukturisasi kredit di awal pandemi COVID-19,” kata Ketua DPD RI LaNyalla lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Ia memaparkan untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, pemerintah tidak dapat memberikan bantuan tunai COVID-19 secara konsumtif.

Namun kebijakan untuk membantu pelaku usaha kecil lebih tepat dilakukan dengan memberi bantuan modal usaha dengan bunga lunak. Dalam kerangka itu pemerintah kemudian mengucurkan bantuan program KUR tanpa agunan.

Ketua DPD LaNyalla menyebut program tersebut harus terkoordinasi dan tersosialisasi dengan baik agar tak terjadi keliru komunikasi dan interpretasi.

Ia pun meminta agar para kreditur memberikan informasi yang lengkap kepada calon debitur mengenai prosedur pengajuan pinjaman tanpa agunan tersebut.

“Selain itu pelaku UMKM atau koperasi perlu mendapat informasi yang lengkap mengenai pihak kreditur yang dapat memberikan KUR dengan bunga lunak serta besaran kredit,” kata Senator Dapil Jawa Timur tersebut.

Diketahui, pemerintah terus berusaha untuk memberikan relaksasi kepada UMKM dengan meningkatkan program KUR tanpa jaminan yang menjadi  bagian paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbaru selama masa pandemi COVID-19.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, plafon KUR tanpa agunan kini ditingkatkan dari semula Rp50 juta kini menjadi Rp100 juta.

Sementara untuk KUR untuk UMKM, yang semula hanya berkisar Rp500 juta hingga Rp10 miliar, ditingkatkan menjadi Rp500 juta hingga maksimal Rp20 miliar. Menko Airlangga juga menyebutkan selama ini terdapat enam juta pelaku UMKM yang memiliki kredit hingga Rp10 miliar.

Selain itu pemerintah juga memberikan target penyaluran kredit UMKM menjadi di atas 30 persen yang diharapkan tercapai pada tahun 2024. Kondisi saat ini target kredit UMKM yang disalurkan masih di kisaran 18-20 persen saja.

Baca juga: Ekonom: “Holding” ultramikro mudahkan mitigasi risiko kredit

Baca juga: Antusiasme UMKM tinggi, plafon KUR naik jadi Rp253 triliun tahun 2021

Berita terkait: