Kerugian Akibat Cacat Produk, Produsen Pesawat Harus Bertanggung Jawab

– Aturan perundangan menyangkut transportasi udara yang ada saat ini dinilai belum komprehensif. Salah satunya hanya mengatur ganti kerugian yang harus diberikan operator (maskapai) penerbangan kepada konsumen. Seharusnya, manakala ada peristiwa yang merugikan konsumen yang disebabkan cacat produk, produsen pesawat juga wajib memberi ganti kerugian.

Demikian pokok-pokok pemikiran Prof Dr Ahmad Sudiro SH, MH, MM, MKn, dalam pidato pengukuhannya sebagai profesor atau guru besar pertama Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara (Untar). Upacara pengukuhan dipimpin Rektor Untar Prof Dr Ir Agustinus Purna Irawan, di Kampus Untar, Jakarta, Sabtu (17/10/2020).

Di sela-sela pengukuhannya, sebagai guru besar dia mengusulkan agar UU Cipta Kerja direvisi dan memasukkan transportasi udara atau penerbangan secara lebih komprehensif dan berkeadilan. “Menurut saya, saat ini UU Omnibus Law memang sudah mengatur UU penerbangan tapi belum detail, misalnya, memuat tanggung jawab produsen pesawat jika terjadi kesalahan produk menyangkut penyelesaian dan kerugian,” ujarnya.

Ahmad menilai, sangat layak jika masalah penyelenggaraan penerbangan masuk dalam klaster transportasi dalam UU Omnibus law dan diatur lebih detail. “Produk (pesawat) itu luar negeri yang punya. Tetapi jika terjadi cacat produk, pada prinsipnya produsen harus bertanggung jawab terhadap produk yang dibuat dan dikeluarkannya di mana pun produk itu digunakan,” jelasnya.

Menurutnya, negara harus melindungi warga negara. “Oleh karena itu perlu dilakukan review tentang UU tersebut, memasukkan revisi UU yang mengatur terkait dengan masalah bagaimana para penumpang atau ahli waris mendapat proteksi apabila, misalnya, menggugat jika terjadi di cacat produk kecelakaan penerbangan,” katanya.

“Saya melihat dalam UU penerbangan, yang diatur adalah bagaimana tanggung jawab operator terhadap pengguna jasa penerbangan. Tetapi bagaimana tanggung jawab produsen pesawat belum ada,” tambahnya.

Berita terkait: