Kepala BPHN: Masuknya Investasi Terhambat Tembok Regulasi

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional ( BPHN ), Prof Benny Riyanto mengatakan, pembangunan nasional seringkali terhambat tembok regulasi .

Benny mencontohkan dalam pembangunan nasional khususnya di sektor ekonomi, tembok regulasi menjadi momok yang menghambat masuknya investasi. Padahal, peningkatan investasi adalah inti utama dalam pembangunan ekonomi.

BACA JUGA

BPHN: Perlu Harmonisasi Regulasi Pelaksanaan Proyek Infrastruktur

“Ternyata, regulasi ini punya peran yang sangat penting dalam tegaknya suatu pembangunan nasional. Salah satu pilarnya yakni hukum menempati posisi yang sangat sentral. Kalau kita bicara soal investasi, para investor itu kalau mau masuk ke Indonesia ternyata mereka itu menghadapi semacam tembok yang sulit untuk ditembus. Tembok itu namanya regulasi ,” ujar Benny dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (17/9/2020).

“Para investor itu kalau mau berusaha di Indonesia itu setengah mati syaratnya. Belum mengurus usaha, baru mengurus perizinan saja mereka itu harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, waktu juga tidak sebentar. Bahkan ada yang sampai dua tahun izinnya tidak kelar padahal sarana prasarananya sudah masuk sehingga alat-alat itu sampai rusak belum sempat beroperasi,” sambungnya.

Menurut Benny, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahu persis masalah regulasi ini jadi penghambat pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memerintahkan adanya evaluasi dan penataan atas berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat pembangunan nasional.

BACA JUGA

Tangkap Peluang Relokasi Industri, Reformasi Regulasi Harus Dilakukan

“Dalam rapat terbatas tahun 2017, beliau meminta agar regulasi itu ditata dan penantaan regulasi itu menjadi prioritas di dalam reformasi hukum saat sekarang. Inilah yang menjadi amanah untuk membuka kemajuan di sektor pembangunan ekonomi,” kata Benny.

Benny menyebut, permasalahan regulasi di Indonesia sudah menjadi semacam penyakit. “Penyakit regulasi itu antara lain yaitu adanya hiper regulasi atau obesitas regulasi, adanya disharmoni regulasi, adanya multi interpretasi dari regulasi itu sendiri, atau regulasi tidak efektif. Bahkan regulasi itu bisa menimbulkan biaya tinggi,” ujarnya.

“Inilah yang perlu kita antisipasi dan benahi, penyakit regulasi. Karena idealnya suatu regulasi itu adalah regulasi yang simpel, regulasi yang harmonis yang jelas lugas, efektif-efisien,” tambahnya.

BACA JUGA

Obesitas Regulasi Dinilai Menghambat Laju Investasi

Benny menjelaskan, perlu ada suatu terobosan untuk mengatasi masalah regulasi ini. Omnibus Law menjadi salah satu metode yang dipilih pemerintah untuk melakukan reformasi hukum dalam penataan perundang-undangan.

” Omnibus Law ini merupakan salah satu terobosan di dalam penataan regulasi khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Omnibus Law bertujuan untuk melakukan simplifikasi regulasi untuk mengakomodasikan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu,” jelasnya.