Kemhan Akui Dana Negara Masuk Rekening Pribadi Atase

Kepala Biro (Karo) Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen Djoko Purwanto membenarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya dana negara masuk ke rekening pribadi. Dia menegaskan dana itu masuk ke rekening pribadi Atase Pertahanan (Athan).

“Anggaran yang masuk ke rekening pribadi itu berkaitan dengan kegiatan Atase-Atase Pertahanan (Athan) di seluruh dunia. Dalam pelaksanaan tugas di luar negeri, para Athan membutuhkan pengiriman dana kegiatan yang segera dan cepat,” kata Djoko di Kemhan, Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Ia mengklarifikasi hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 yang dilakukan BPK. Hasilnya terdapat lima kementerian/lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN. Salah satunya adalah Kemhan sebesar Rp 49,129 miliar. Dana itu berupa rekening bank yang belum dilaporkan atau belum mendapat izin dari Menteri Keuangan.

Djoko menjelaskan proses perizinan pembukaan rekening dinas Athan sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Namun karena proses kegiatan harus segera dan cepat untuk kegiatan para athase pertahanan di luar negeri, maka secara administrasi belum dilaporkan. Maka pada pemeriksaan 2019 akhirnya ditemukan beberapa penggunaan anggaran yang belum dilaporkan karena kegiatan operasional Athan harus berjalan sambil menunggu anggaran negara yang tersedia. Model ini seperti sistem reimburse yaitu dibayar setelah adanya kegiatan.

Di tempat terpisah, pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis mengatakan, sebenarnya ada dana operasional yang dimiliki tiap atase pertahanan. Namun, dia meminta untuk dilihat dulu setiap kasusnya.

“Apakah dalam pelaksanaan tahun anggaran masih kurang? Artinya ada pos lain yang diambil atau dipinjam. Makanya ketika ada pengiriman ke rekening pribadi, yang jadi pertanyaan apakah pengiriman tersebut untuk mengganti reimbursement dana dari sumber lain atau untuk membiayai operasional lainnya. Ini yang mesti ditelusuri,” kata Beni.

Ia menjelaskan atase pertahanan di luar negeri memiliki fungsi diplomasi pertahanan, sekaligus mencari informasi. Dengan adanya operasi seperti itu memerlukan biaya yang sangat banyak.

“Jadi biaya operasional di lapangan, bisa saja ada yang tidak terduga, tetapi mestinya sudah ada alokasi untuk dana kontijensi yang cukup besar,” tutur Beni.

Berita terkait: