Kasusnya Akan Digelar, FPI: Kita Ikuti Proses Ketidakadilan Ini

Front Pembela Islam (FPI) mellihat ketidakadilan yang nyata dalam proses penyelidikan
dugaan pidana pelanggaran protokol kesehatan terkait Muhammad Rizieq Syihab.

Menurutnya tindakan itu adalah zalim, berlebihan, dan bentuk ketidakadilan yang nyata saat ada sejumlah kerumunan lain-apapun alasannnya-tapi tidak diproses hukum.

Makanya mereka akan mengikuti proses ketidakadilan ini termasuk terkait rencana polisi mengundang jaksa untuk gelar perkara pada Senin (23/11/2020) besok.

“Kita ikuti aja proses ketidakadilan ini. Biar Allah yang balas ketidakadilan tersebut,” kata tim hukum FPI Azis Yanuar dalam keterangannya, Minggu (22/11/2020).

BACA JUGA

Senin, Gelar Perkara Polisi Terkait Kerumunan Massa Rizieq

Yanuar mengatakan jika hukum ditafsirkan dengan suka-suka dan sewenang-wenang. Menurutnya masyarakat juga menunggu kapan gelar perkara untuk sejumlah kasus kerumunan yang lain, karena yang namanya kerumunan sama-sama berpotensi menjadi media penularan.

Di antaranya adalah rapat koordinasi tingkat menteri di Bali Juni lalu, Marathon di Magelang, pendaftaran Gibran sebagai calon Wali Kota Solo, dan pendafatran pasangan calon Wali Kota PDIP di Surabaya.

Dan juga Parade Merah Putih yang melibatkan 7.000 anggota Ansor dan Banser se-Kabupaten Banyumas.

“‘Mengapa itu semua tidak juga dipermasalahkan dan tidak ada proses penerapan Pasal 93 jo Pasal 9 UU Nomor 6/2018 dan Pasal 216 KUHP?,” ujarnya balik bertanya.

Ia mengingatkan setiap orang memiliki hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelanggaran kekarantinaan—apapun alasannya. Virus Covid-19 tidak melihat apa judul acaranya.

Seperti diberitakan Polri mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait acara Muhammad Rizieq Syihab di Jakarta dan di Megamendung, Bogor.

BACA JUGA

80 Orang Positif Covid-19 pada Kerumunan Rizieq

Pelanggar protokol kesehatan diancam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 berbunyi, “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.”

Berita terkait: