Kasus Suap Bansos Covid-19, KPK Periksa Direktur PT Cipta Mitra Artha

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terus mengusut kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang telah menjerat mantan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat orang lainnya. Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik KPK menjadwalkan memeriksa Direktur PT Cipta Mitra Artha Vloro Maxi Sulaksono Rabu (24/2/2021). Pemeriksaan terhadap Vloro Maxi ini untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemsos, Matheus Joko Santoso.

“Saksi Vloro Maxi Sulaksono diperiksa untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso),” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/2/2021).

Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Vloro Maxi Sulaksono. Namun berdasarkan informasi, PT Cipta Mitra Artha merupakan salah satu perusahaan yang mengerjakan proyek bansos Covid-19. Perusahaan itu disebut mendapatkan kuota sebanyak 1,25 juta paket dengan nilai kontrak sebesar 337,5 miliar.

Dalam kasus ini, Juliari bersama dua Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Sosial (PPK Kemsos), Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama atau Tigra, Ardian Iskandar Maddanatja dan Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat periode 2017-2020, Harry Sidabuke. Ardian dan Harry diduga menyuap Juliari dan dua anak buahnya untuk dapat menggarap proyek pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

BACA JUGA

KPK Dalami Sumber Fee Lawyer untuk Hotma Sitompul dari Tersangka Suap Bansos

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode. Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan. Diduga disepakati adanya “fee” dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.
Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.
Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang “fee” dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

Berita terkait: