G-20 Dorong Bank Dunia Salurkan Bantuan Signifikan kepada Negara Miskin

Negara-negara yang tergabung dalam kelompok 20 negara ekonomi maju atau Group of Twenty (G-20) mendorong Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya untuk menyalurkan bantuan pembiayaan yang signifikan kepada negara-negara miskin guna merespon dampak pandemi Covid-19.

Dalam siaran tertulis pada Jumat (16/10/2020), Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa dorongan tersebut merupakan hasil pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral G-20 secara virtual pada 14 Oktober 2020.

Agenda utama yang dibahas dalam pertemuan adalah Response to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic, International Taxation, dan Financial Sector Issues.

Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Arab Saudi, dan juga dihadiri perwakilan Bank Dunia, IMF dan Lembaga Internasional lainnya serta negara undangan. Delegasi Republik Indonesia (RI) dalam pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Sri Mulyani mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G-20 mengapresiasi Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya yang berkomitmen untuk menyalurkan bantuan pembiayaan kepada negara-negara miskin di masa pandemi.

G-20 juga mendorong langkah-langkah kolektif bank pembangunan multilateral dalam melanjutkan dan meningkatkan dukungan mereka kepada negara-negara miskin, dengan tetap menjaga credit rating serta kemampuan bank pembangunan multilateral dalam mendapatkan funding berbiaya rendah.

Perpajakan

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, G-20 berkomitmen dalam melanjutkan kerjasama bidang perpajakan guna mewujudkan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perkembangan pembahasan perpajakan terkait ekonomi digital.

G-20 menyambut baik Laporan mengenai Blueprint Pilar 1 dan Pilar 2 yang telah disetujui untuk disampaikan kepada publik (public release) oleh G-20/OECD Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Blueprint ini dipandang sebagai basis yang kuat untuk melanjutkan pembahasan atas isu-isu yang masih tersisa, dan diharapkan kesepakatan global akan dapat dicapai pada pertengahan tahun depan.

“Indonesia menyambut baik Blueprint Pilar 1 dan Pilar sebagai fondasi untuk mencapai konsensus global. Penerimaan perpajakan sangat penting bagi semua negara. Oleh karena itu, Indonesia mendukung upaya-upaya untuk mencapai konsensus global yang efisien, sederhana, setara, dan transparan, yang dapat meminimalisasi distorsi akibat kesenjangan antara perkembangan/transformasi teknologi dengan rezim perpajakan saat ini,” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan itu, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G-20 juga merespon positif G-20 Roadmap to Enhance Cross-Border Payments yang disampaikan oleh Financial Stability Board (FSB) dalam rangka mendukung transaksi pembayaran yang transparan, inklusif, cepat, dan murah, termasuk transaksi remitansi.

G-20 juga mendukung rekomendasi FSB atas pentingnya regulasi dan pengawasan yang konsisten dan efektif terhadap perkembangan global stablecoins di seluruh yurisdiksi serta pemantauan atas penerapannya.

Hal ini terkait dengan potensi penyalahgunaan aset virtual, termasuk global stablecoins, dalam pencucian uang (money laundering) dan pendanaan teroris (terrorism financing). Negara-negara G20 juga menyambut baik G20 2020 Financial Inclusion Action Plan dengan prioritas pada pembiayaan UKM dan inklusi keuangan digital (digital financial inclusion).

Berita terkait: