Buka Akses Informasi Vaksin, Warga Papua Jangan Terprovokasi

Komisi Informasi Provinsi Papua memberikan apresiasi kepada pemerintah yang mengambil langkah cepat melakukan vaksinasi Covid-19. Demikian juga penyuntikan pertama kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan di Papua kepada Aaron Rumainum, seorang dokter umum di Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Namun masih ada saja kebingungan atau ketidakjelasan terkait informasi seputar vaksinasi tersebut.

Menurut Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai, masih ada pro dan kontra terkait vaksin, seperti kehalalan dan manfaat kesehatannya bagi masyarakat. Diakui bahwa ada informasi terkait vaksin Sinovac yang dinilai meresahkan sehingga ditolak segelintir masyarakat. Padahal, vaksinasi merupakan ikhtiar pemerintah untuk mengobati dan menekan angka kematian dan melindungi diri serta keluarga dari ancaman virus Corona.

Untuk itu, kata Wilhelmus, Komisi Informasi Provinsi Papua mengimbau kepada masyarakat Papua untuk tidak cepat terprovokasi dengan informasi yang tidak valid. “Jangan sampai diprovokasi oleh informasi yang tidak tepat dan menyesatkan publik di tanah Papua,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/1/2021).

Komisi Informasi Provinsi Papua meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Satgas Covid-19 Provinsi Papua maupun Satgas Covid-19 di kabupaten dan kota untuk menyediakan akses informasi terkait vaksinasi tersebut. Hal itu agar seluruh masyarakat Papua sampai di tingkat kelurahan dan rukung tetangga (RT) mudah mendapatkan informasi yang tepat. Hal itu agar pelaksanaan vaksinasi berjalan baik tanpa masalah.

“Kami juga minta Satgas Covid-19 melibatkan seluruh pihak yang terkait di Papua. Mulai dari tokoh agama, masyarakat, pers, maupun pemuda, harus ikut berpartisipasi memberikan informasi yang benar kepada publik,” jelas tokoh dari Mimika ini.

Secara terpisah, Ketua Pemuda Baptis Papua Sepi Wanimbo melalui sambungan telepon di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, mengaku belum menerima informasi seputar vaksinasi. Bahkan, pihaknya bersama pemuda Gereja Baptis di pedalaman Papua justru takut divaksinasi.

“Kita lihat peristiwa di beberapa wilayah atau negara, mencoba untuk tes vaksinasi ini kepada orang sehat tetapi hasilnya nyawa terancanm bahkan ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu kami dari Pemuda Baptis Papua menolak pemberian vaksin Sinovac,” katanya seperti ditulis Antara.

Dia mengharapkan vaksinasi tidak bersifat paksaan kepada masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang hak dan kewajiban masyarakat.

“Dalam UU itu, pasal 5 (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya,” katanya.

Berita terkait: