Bobby: Warga Medan Inginkan Perubahan

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Afif Nasution menyampaikan, dukungan dari sejumlah partai dan banyaknya relawan yang muncul secara natural memberikan dukungan, merupakan bukti karena menginginkan adanya perubahan dan kemajuan di Kota Medan.

“Sangat banyak sekali dari kalangan akar rumput yang memberikan dukungan kepada kita untuk maju sebagai calon wali kota untuk pemilihan kepala daerah di Medan. Kita sangat mengapresiasi dukungan itu,” ujar Bobby Nasution di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (26/7/2020).

Suami Kahiyang Ayu ini mengaku sampai kewalahan untuk mendatangi relawan – relawan yang menyatakan kesiapan untuk memuluskan langkahnya dalam memenangkan kontestasi pesta demokrasi yang digelar penyelenggara pemilu, pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Saking banyaknya, masih banyak relawan yang belum kita temui. Namun, setelah kita menerima mandat dari PDIP dan partai lainnya, seluruh relawan itu kita datangi. Kita tampung seluruh aspirasi mereka untuk membangun kota ini,” katanya.

Ayah dari Sedah Nirah Nasution ini meyakini, dengan banyaknya dukungan dari sejumlah partai politik, relawan, tokoh pendidikan, pemuka agama, dari berbagai sudut penjuru Kota Medan, akan memudahkan langkahnya dalam memenangkan pilkada di Medan.

Berdasarkan data yang dirangkum dari perjalanan Bobby Nasution saat menghadiri pelantikan dan deklarasi Relawan Anak Medan Bobby (Rambo) di Favorit Cafee Jalan Gaperta Ujung Medan, Bobby berjanji akan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sebagai salah satu garda terdepan memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Saat itu, Wakil Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini merasa kagum terhadap ibu – ibu single parent yang berjuang keras dalam menjalankan usaha menyerupai UMKM. Kalangan ibu mengaku berjuang dalam menjalankan usaha demi memenuhi kebutuhan anak – anaknya.

“Saya akan melakukan kolaborasi. UMKM memang harus dikembangkan, sehingga nantinya bisa benar-benar menjadi garda ekonomi negara. Pembinaan UMKM single parent adalah hal yang sangat tepat untuk menjadi program unggulan. Kita dukung dan akan melakukan pembinaan UMKM,” ungkapnya.

Bobby menilai, UMKM di Kota Medan masih berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah kota belum membuat gerakan dalam menampung keinginan dan harapan UMKM. Kondisi ini membuat produk UMKM yang tidak kalah bersaing dengan produk luar, justru tidak dapat berkembang.

“Kita akan bersama-sama berkolaborasi ke depannya. Insyaallah, kita akan kembangkan dan memajukan UMKM. Seharusnya, pemerintah kota mengapresiasi UMKM, dan tidak hanya menganggap UMKM sebagai usaha kecil yang tidak perlu dilihat atau dibantu,” sebutnya.

Dalam kesempatan lain, Bobby juga menyinggung persoalan tingginya angka kriminalitas karena adanya kesenjangan ekonomi di kota tersebut. Masyarakat merasakan tidak hidup sejahterah, kehilangan mata pencarian dan pemerintah kota tidak menyediakan sarana untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

“Jika masyarakat sudah merasa sejahtera, Insyaallah tidak ada lagi kejahatan. Ini juga menjadi bagian dari fokus kita untuk ke depannya. Selain itu, kota ini yang sekitar 50% diisi oleh kalangan muda, juga tidak dijembatani oleh pemerintah untuk bisa berkarya. Tidak ada penghargaan dari pemerintah membuat banyak pemuda hengkang ke kota lain,” sebutnya.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat menungkapkan, PDIP mempunyai alasan tidak mengusung Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, sebagai calon Wali Kota Medan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada), 9 Desember 2020 mendatang.

“Akhyar Nasution tidak diusung karena pernah diperiksa Polda Sumut terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 senilai Rp 4,7 miliar,” tegas Djarot Saiful Hidayat.

Djarot mengatakan, belajar dari korupsi berjemaah oleh mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, yang sampai melebar kemana – mana. Selain itu, untuk di Medan, mantan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin juga terbukti korupsi, yang dikhawatirkan menyeret ke yang lain.

Menurutnya, PDIP tidak mau mengambil resiko besar bila benar terjadi dugaan penyelewengan anggaran MTQ tersebut. Dengan bergabung ke Demokrat, Akhyar mungkin dianggap ingin memperlihatkan citra ‘katakan tidak pada korupsi’.

Djarot Saiful Hidayat menegaskan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas atas keputusan Akhyar Nasution, yang merupakan pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan. Akhyar disebut keluar partai karena terbawa nafsu dan ambisi kekuasaan.

“Secara otomatis setelah bergabung dengan Demokrat, PDIP memecat Akhyar Nasution. Akhyar sebagai sosok yang tidak patuh, mendzalimi dan mengkhianati partai. Tanpa tedeng aling-aling, PDIP akan memberikan sanksi tegas, yaitu pemecatan” kata Djarot.

Djarot menjelaskan, Akhyar Nasution dianggap sebagai pengkhianat karena dengan begitu mudah pindah partai. Akhyar dinilai begitu mudah melupakan partai yang sudah pernah membesarkan dan mengantarkannya duduk sebagai anggota DPRD dan Wakil Wali Kota Medan.

“Secara otomatis mahkamah partai akan mengusulkan dan melakukan pemecatan terhadap orang beraangkutan. Akhyar sudah terlalu banyak melakukan manuver politik. Untuk ke depannya, dia akan sulit untuk bisa bergabung kembali ke PDIP,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu memastikan Akhyar Nasution sudah resmi menjadi kader Partai Demokrat. Akhyar resmi bergabung menjadi kader saat mendatangi Kantor DPP Partai Demokrat, baru – baru ini. 

Berita terkait: