Agar PSBB Jakarta Efektif, DPR MInta Pemprov Koordinasi dengan Pemda di Bodetabek

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak agar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemprov DKI Jakarta dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Pemda di wilayah penyangga. Pengetatan di Jakarta takkan efektif jika tidak diikuti kebijakan senada di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

“Pemprov DKI harus koordinasi dengan ibukota penyangga seperti Bodetabek. Kenapa? Karena orang berlalu-lalang di DKI juga adalah yang tinggal di kota penyangga seperti Bodetabek,” kata Saleh, Kamis (17/9/2020).

Menurutnya, hampir 60 persen orang yang aktif di Jakarta, sebenarnya tinggal di kota penyangga ini. Karenanya koordinasi Pemprov Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya penting.

“Sehingga kalau ada sanksi di ibukota, jadi sama kebijakannya dengan kota penyangga. Kalau tak seirama, tetap saja tak efektif,” imbuh Plh Ketua Fraksi PAN itu.

Selanjutnya, Saleh juga meminta Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Komite Penanganan Covid-19 tingkat Pusat. Sehingga koordinasi pusat dan daerah berjalan baik.

BACA JUGA

Pastikan Kedisplinan, Politisi PKS Dukung Aparat Awasi Warga Pakai Masker

Dijelaskan oleh Saleh, Jakarta adalah kota pusat pemerintahan. Sehingga seluruh kebijakan itu seharusnya sesuai antara pusat dan daerah. Dia mencontohkan ketika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang protes kebijakan Gubernur Anies Baswedan di PSBB II sebagai kebijakan injak rem. Airlangga menilai kebijakan itu yang berimbas ke perekonomian masyarakat.

“Dan harus dipahami, Instrumen kemasyarakatan itu kan banyak. Ada soal ketenangan masyarakat dan kepercayaan investor. Yang kadang tak kasat mata tapi riil,” urai Saleh.

“Makanya koordinasi harus jalan. Komunikasinya harus baik dan jalan. Sehingga masyarakat bisa mengikuti dengan benar semua yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.