Wagub DKI Sebut Raperda Reklamasi Ancol Sudah di DPRD

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sudah mulai diserahkan DPRD. Salah satu poin Ranperda ini akan mengatur tentang reklamasi atau perluasan kawasan Ancol Timur.

“Iya (sudah masuk ke DPRD), semua sedang diproses di DPRD,” ujar Ariza di sela-sela Gowes Sehat di Ancol, Jakarta, Minggu (19/7/2020).

Pria yang akrab disapa Ariza ini mengatakan reklamasi Ancol menjadi pintu masuk melakukan revisi Perda RDTR tersebut. Dia mengakui pihaknya telah menyusun draf revisi perda tersebut dan menyerahkan ke DPRD untuk diproses lebih lanjut. “Ini menjadi pintu masuk supaya kita memperbaiki RDTR dan perdanya,” tandas dia.

Baca juga:  Wagub DKI Pastikan Reklamasi Ancol Bukan untuk Kepentingan Pribadi

Menurut Ariza, reklamasi kawasan Ancol merupakan proses lanjutan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau pengerukan 13 sungai dan 5 waduk yang sudah mulai 2009. Hasil pengerukan tersebut dibuang di Kawasan Ancol Timur dan telah mengeras sehingga menghasilkan tanah timbul seluas 20 hektare. Tanah timbul tersebut akan menjadi bagian dari perluasan kawasan Ancol Timur seluas 120 hektare. “Jadi reklamasi Ancol Timur adalah reklamasi yang sudah dilaksanakan sejak 2009, itu perluasan Ancol Timur itu perluasan rekreasi Ancol dan Dufan,” pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Seluas 35 ha dan Perluasan Kawasan Rekreasi Ancol Timur Seluas 120 ha. Kepgub ini telah memicu polemik.

Salah satu yang dipersoalkan kepgub ini adalah dasar hukum yang dinilai tidak sesuai. Pasalnya, kepgub ini tidak mencantumkan landasan Perda RDTR dan Zonasi yang menjadi dasar Pemprov DKI melakukan pembangunan dan penataan wilayah.

Anies justru memakai landasan hukum yang langsung merujuk pada Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota NKRI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Anies pun didorong untuk mempercepat revisi Perda RDTR bersama DPRD DKI supaya reklamasi kawasan Ancol mempunyai dasar hukum kuat dan sesuai.

Berita terkait: