Terkendala Belajar Online, Siswa SMA di Nganjuk Tidak Naik Kelas

Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim mengatakan, pihaknya mendapat aduan dari orang tua yang anaknya tidak naik kelas akibat proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara online . Siswa berinisial RVR tersebut tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.

Satriwan menyebutkan, siswa murid kelas X SMA Negeri 2 Nganjuk, Jawa Timur (Jatim) itu tidak bisa mengikuti ujian penilaian akhir tahun (PAT) karena laptopnya rusak. Ia kemudian tidak diberikan kesempatan mengikuti ujian susulan oleh gurunya. Sang siswa pun memperoleh nilai nol untuk nilai PAT di lima mata pelajaran dan tidak bisa naik kelas.  Sebab, nilai akhir siswa di dalam rapor tidak mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM), sebagai prasyarat naik kelas. Kelima mata pelajaran tersebut  adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Seni Budaya, Sejarah Indonesia, dan Informatika.

“Menurut keterangan dari ibunda RVR, anaknya tidak dapat mengikuti ujian PAT kenaikan kelas sesuai dengan jadwal yang telah diatur pihak sekolah, karena persoalan laptop rusak. Sementara, sekolah menyelenggarakan ujian PAT secara daring, selaras dengan sistem pembelajaran selama Covid-19, yakni PJJ daring,” kata Satriwan kepada Suara Pembaruan, Kamis (16/7/2020).

Satriwan menambahkan, ketika meminta ujian susulan kepada guru, RVR tidak diberi kesempatan dengan alasan atas perintah kepala sekolah. Bahkan, ketika orang tua siswa mendatangi sekolah meminta PAT susulan bagi anaknya, pihak guru tidak memberikannya. Orang tua RVR juga berniat menghadap kepala sekolah, tetapi kepala sekolah tidak mau bertemu dengan orang tua siswa tersebut.

Menurut Satriwan, guru dan kepala sekolah melanggar PP 74/2008 dan PP 19/2017 tentang Guru, ditambah Permendikbud 23/2016 tentang Standar Penilaian.

“Bagi FSGI tindakan oknum guru dan kepala sekolah ini telah melanggar Pasal 5 huruf a, b, dan c Permendikbud 23/2016 tentang Standar Penilaian. Sangat jelas tertulis jika prinsip penilaian oleh pendidik wajib dilakukan secara sahih, objektif, dan adil. Dalam kejadian ini oknum guru dan kepala sekolah telah berlaku tidak adil, diskriminatif, dan tak objektif,” kecam Satriwan.

Ia mengatakan, sekolah semestinya berlaku adil dan objektif, apalagi di tengah PJJ yang sudah berjalan lebih dari tiga bulan. Banyak siswa yang mengalami kendala terkait kerusakan perangkat, keterbatasan kuota, masalah sinyal, dan hambatan teknis lainnya.