Selisih dengan Disdukcapil, Bawaslu Tangsel: DPS KPU Belum Maksimal

Tangerang Selatan, – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan, mempertanyakan hasil penetapan pleno rapat terbuka Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diperoleh dari hasil pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), beberapa waktu lalu. 

Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan (KPU) menetapkan sebanyak 924.602 masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). 

Baca Juga: KPU Tangsel Tetapkan 924.602 Daftar Pemilih Sementara di Pilkada 2020

1. Sebanyak 1.003.182 warga Tangsel sudah rekam KTP-el

Selisih dengan Disdukcapil, Bawaslu Tangsel: DPS KPU Belum Maksimal/Bagus F

Sementara berdasarkan data milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tangsel, per 13 September kemarin, sebanyak 1.003.182 warga Tangsel sudah melakukan perekaman KTP-el. Artinya, ada selisih sebanyak 78.580 orang dari DPS Tangsel.

“Pertanyaan kami, apakah PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih) ini benar-benar bekerja untuk mencoklit. Karena faktanya ada selisih perbedaan data pemilih,” tegas Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep dikonfirmasi, Kamis (17/9/2020).

2. Data KPU dan Disdukcapil Tangsel tak sesuai

Selisih dengan Disdukcapil, Bawaslu Tangsel: DPS KPU Belum Maksimal/Muhamad Iqbal

Acep berharap, KPU Tangsel segera melakukan penyesuaian atau perbaikan DPS tersebut. Jika tidak, maka akan menghambat pelaksanaan Pilkada 2020. 

Dalam teori DPT, kata Acep, pemilih merupakan orang yang memiliki KTP-el. Di mana, Disdukcapil per September 2020 merilis bahwa ada 1.003.182 data yang wajib KTP-El. Dengan begitu terdapat selisih puluhan ribu data. Mengetahui hal ini, Bawaslu meminta keterangan dari KPU terkait dengan selisih yang menyangkut ribuan data tersebut.

”Karena KPU tidak memberikan data by name by address , makanya kami melihat angka yang muncul dalam rapat pleno tersebut,” kata dia.

Bawaslu mempertanyakan, dimana rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu RI mengenai data pemilih yang mencapai angka sejuta. Sementara yang berhasil didata oleh PPDP dalam proses pencoklitan hanya mencapai 924.602. 

”Melihat data, ini masih sangat jauh dari data yang dimiliki oleh Disdukcapil apalagi hasil rekomendasi KPU RI,” ujar Acep.

3. Bawaslu: KPU Tangsel belum maksimal

Selisih dengan Disdukcapil, Bawaslu Tangsel: DPS KPU Belum MaksimalAntara Foto/Muhamad Iqbal

Acep menyayangkan bahwa KPU belum maksimal dalam melakukan tugasnya, khususnya saat tahapan coklit. Sehingga dia berharap penyelenggara melakukan evaluasi terhadap selisih mencolok dari data pemilih tersebut.

Sementara berdasarkan data penduduk wajib KTP milik Disdukcapil Kota Tangsel, per 13 September 2020. Menyebutkan sebanyak 1.003.182 warga Tangsel wajib ber KTP. Dari jumlah itu, 984.029 sudah melakukan perekaman dan 19.153 belum melakukan perekaman. 

Baca Juga: Ada Kasus COVID-19 di KPU Tangsel, Bagaimana Kelanjutan Pilkada?