Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Terbagi dalam 11 Klaster

Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( UU Cipta Kerja ). Aturan turunan tersebut terbagi dalam 11 klaster.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal mendasar yang diatur dalam PP dan perpres adalah perubahan kemudahan dan kepastian perizinan serta perluasan bidang investasi. “Hal itu akan memperluas lapangan kerja baru, dan diharapkan menjadi pengungkit ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,3% pada tahun 2021 ini,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya Senin (22/2/2021).

BACA JUGA

49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Diterbitkan

Peraturan pelaksanaan yang pertama kali diselesaikan adalah dua Peraturan Pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Selanjutnya, diselesaikan 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan empat peraturan presiden (perpres) yang disusun bersama-sama 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing.

BACA JUGA

UU Cipta Kerja Diharapkan Tingkatkan Upah Layak Awak Kapal Perikanan

Secara substansi, peraturan pelaksanaan tersebut dikelompokkan dalam 11 klaster pengaturan, yaitu perizinan dan kegiatan usaha sektor 15 PP; koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) empat PP; Investasi lima PP dan satu perpres; ketenagakerjaan empat PP; fasilitas fiskal tiga PP; penataan ruang tiga PP dan satu perpres; lahan dan hak atas tanah lima PP; lingkungan hidup satu PP; konstruksi dan perumahan lima PP dan satu perpres; kawasan ekonomi dua PP; serta barang dan jasa pemerintah satu perpres.

PP dan perpres yang telah disahkan sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dapat diimplementasikan, tetapi K/L akan melakukan penyesuaian untuk petunjuk teknis pelaksanaan misalnya terkait sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan organisasi. Pengaturan teknis tersebut tidak akan mengganggu implementasi PP dan perpres. “K/L akan menyampaikan penjelasan detail atas masing-masing PP dan perpres, serta akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam waktu dekat ini,” pungkas Menko Airlangga.

Dalam menyusun PP dan perpres, K/L terkait memperhatikan masukan dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan melalui kegiatan serap aspirasi. Adapun serap aspirasi dilakukan melalui portal resmi UU Cipta Kerja, dan Tim Serap Aspirasi yang beranggotakan tokoh, akademisi, dan praktisi. Tim ini secara aktif telah melakukan kegiatan serap aspirasi publik, baik melalui webinar, rapat, dan pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat, pelaku usaha, akademisi, LSM, dan pihak lainnya. “Sampai 31 Januari 2021, Tim Serap Aspirasi telah mengumpulkan 238 aspirasi masyarakat dengan 39 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja sebanyak 2.585 poin,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, serap aspirasi juga dilakukan melalui Posko Cipta Kerja. Tugasnya menerima perwakilan masyarakat dan pihak-pihak terkait, baik yang meminta penjelasan tentang UU Cipta Kerja maupun yang memberikan masukan atas Rancangan PP dan Rancangan Perpres. “Untuk makin memperkuat pembahasan RPP dan RPerpres, pemerintah menunjuk tim ahli yang beranggotakan akademisi/pakar dan praktisi, dengan Prof Romli Atma Sasmita sebagai koordinatornya,” kata dia.

Berita terkait: