Pemprov NTB libatkan kades dan lurah tingkatkan kesadaran wajib pajak

Ini upaya mendukung dan meningkatkan kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melibatkan seluruh kepala desa dan lurah untuk membangun kesadaran wajib pajak kepada masyarakat.

“Ini upaya mendukung dan meningkatkan kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya,” kata Asisten II Setda Provinsi NTB H Ridwan Syah dalam keterangan tertulis diterima di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan, untuk membangun kesadaran wajib pajak adalah dengan menggalakkan kembali kerja sama dengan seluruh desa-desa, termasuk bagaimana seluruh kepala desa dan lurah terlibat untuk lebih aktif lagi membangun kerja sama. Sebab, diakuinya bahwa Provinsi NTB hingga kini masih termasuk daerah yang tergantung pada dana transfer dari pusat.

“Kapasitas fiskal NTB masuk pada kategori rendah. Hal tersebut disebabkan karena PAD NTB dalam postur atau struktur APBD masih sekitar 30 persen,” ujarnya pula.

Ia berharap pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2023, ikhtiar bersama untuk melangkah masuk kepada daerah sebagai kategori provinsi dengan kapasitas fiskal yang menengah atau mampu mencapai angka 45 persen, dapat tercapai.

“Ini semua perlu dukungan dan kerja sama semua pihak,” ujarnya.
Baca juga: 4.113 wajib pajak di NTB-NTT manfaatkan insentif pajak

Selain itu, apresiasi juga disampaikan, karena meski di tengah pandemi COVID-19 capaian target pendapatan daerah (PAD) sebelum HUT NTB tanggal 17 Desember 2020, sudah sesuai rencana.

“Inovasi yang telah dilakukan Bappenda adalah kunci penyegaran dan meningkatkan kinerja dalam mencapai target PAD. Apalagi di era digital di saat ini. Selain ada samsat keliling, ATM samsat, drive thru, Samsat Apps, dan lain-lain,” ujar Ridwan pada pemberian penghargaan apresiasi pelaksanaan gebyar pajak kendaraan bermotor tahun 2020.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB H Iswandi menyampaikan pihaknya terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Dengan 94 unit layanan yang tersebar di seluruh wilayah NTB serta mengusung branding Samsat Non Stop Service dengan berbagai inovasinya, masyarakat NTB telah merasakan kemudahan pelayanan pajak kendaraan bermotor dimana saja dan kapan saja. Seperti kemudahan pilihan, untuk mendatangi samsat, diantar oleh petugas ke rumah hingga menjangkau pelayanan ke desa-desa dengan Samsat Desa,” katanya lagi.

Menurut Iswandi, sebagai sumber pendapatan asli daerah yang sangat strategis bagi pembangunan NTB, pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terus diupayakan seoptimal mungkin, agar mudah dan tidak menyusahkan masyarakat.

“Oleh karenanya sinergi positif dengan semua stakeholders telah dilakukan, sehingga melahirkan banyak inovasi pelayanan sekaligus membantu meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak,” katanya pula.

Dirlantas Polda NTB Kombes Pol Noviar mengatakan sebagai pembina samsat, pihaknya mengapresiasi inovasi Bappenda NTB dalam menggelar penghargaan apresiasi pelaksanaan gebyar pajak kendaraan bermotor tahun 2020.

Menurutnya, Provinsi NTB saat ini memiliki penduduk 5 juta lebih, dengan jumlah kendaraan motor sekitar 1,6 juta unit.

“Artinya potensi ini masih memiliki peluang dengan akan bertambahnya kendaraan bermotor, begitupun kapasitas sarana jalan raya masih memungkinkan kelayakannya,” kata Noviar.
Baca juga: Penunggak pajak di NTB dipindah ke Lapas Nusakambangan

Berita terkait: