Pemerintah Pusat Bisa Proses Pemberhentian Kepala Daerah

Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat memproses pemberhentian kepala daerah. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

“Gubernur (kepala daerah) bisa diberhentikan oleh Presiden,” kata Romli kepada SP beberapa waktu lalu.

Proses pemberhentian kepala daerah menjadi perdebatan usai terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 . Salah satu poin dalam Inmendagri tersebut mengatur soal sanksi pencopotan kepala daerah bagi yang lalai menegakkan protokol kesehatan.

BACA JUGA

Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Peringatan Dini Bagi Kepala Daerah

Sebagian kalangan, menyebut Presiden atau Mendagri tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentikan kepala daerah. Pendapat itu menyebut mekanisme pemberhentian kepala daerah harus dilakukan melalui DPRD.

Menanggapi pendapat ini, Romli mengatakan, pernyataan yang menyebut mekanisme pemberhentian kepala daerah melalui DPRD tidak keliru lantaran tercantum dalam Pasal 80 UU Pemda, namun pernyataan itu tidak utuh karena tidak membahas Pasal 81 UU Pemda.

Pasal 81 UU Pemda menyebutkan, “Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/atau melakukan perbuatan tercela.”

Kemudian Pasal 81 ayat (2) hingga ayat (5) mengatur mekanisme pemberhentian kepala daerah melalui prakarsa pemerintah pusat. Disebutkan, pemerintah pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Selanjutnya, hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

BACA JUGA

Biarkan Pelanggaran Protokol Kesehatan, Kepala Daerah Dapat Dijerat

Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

“Ini menurut UU, bukan kata pak Romli. Pasal 81 sudah jelas. Jadi bisa ke sana DPRD dulu, kalau DPRD diam walaupun tahu ada pelanggaran (lewat pemerintah pusat),” kata Romli.

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana DPRD atau pemerintah pusat meyakini adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan sehingga dapat memproses pemberhentian kepala daerah dalam konteks pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 .

Menurut Romli, hal tersebut dapat diketahui dari proses hukum yang sedang ditangani Bareskrim Polri mengenai dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan sejumlah kegiatan yang dihadiri oleh pemimpin FPI Rizieq Syihab. Salah satunya dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Syihab di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020).

“Kalau polisi lurus kemudian ditemukan adanya pelanggaran, DPRD bisa meminta BAP dari polisi. Dalam kasus (pelanggaran protokol kesehatan) Rizieq, dia (kepala daerah) turut serta, dalam UU Pemda, dia pelaku,” katanya.

Romli menegaskan, kepala daerah tidak bisa lepas tangan dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq. Dikatakan, PSBB atau sejenisnya merupakan tanggung jawab kepala daerah. Untuk itu, dengan mendiamkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah secara tidak langsung telah mengizinkan terjadinya pelanggaran.

Padahal UU Pemda mewajibkan setiap kepala daerah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepala daerah dapat menjadi pihak yang turut serta dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan dan sebagai pelaku utama dalam pelanggaran UU Pemda.

BACA JUGA

Mendagri: Pencopotan Kepala Daerah Jika Melanggar UU

“Dia melanggar UU Pemda, UU Kekarantinaan Kesehatan melanggar lagi Perpres PSBB segala macam. Apalagi jika kepala daerah ikut dalam kerumunan ya kena. Turut serta. Pejabat disuruh mencegah keramaian karena keselamatan masyarakat. Ini tidak mencegah, menegur pun tidak, bahkan terdapat turut dihadiri. Jadi dia menyetujui kerumuman padahal dia tahu kerumuman itu melanggar UU. Jadi kejadian kemarin bukan hanya Rizieq,” katanya.

Romli menegaskan, pelanggaran protokol kesehatan lebih jahat dari aksi terorisme. Hal ini lantaran lantaran teroris merupakan kelompok yang dapat diidentifikasi dan targetnya hanya lokasi tertentu. Sementara pelanggaran protokol kesehatan mengancam keselamatan seluruh masyarakat Indonesia.

“Ini 260 juta (penduduk) taruhannya. Untuk apa ikut vaksin kalau kerumuman masih dibiarkan,” tegasnya.

Tidak hanya kegiatan di Petamburan, Romli menilai Rizieq menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi saat tiba di Indonesia pada Selasa (10/11/2020). Meski mengklaim tidak meminta pengikutnya untuk menjemput di Bandara Soekarno-Hatta, secara moral Rizieq bertanggung jawab atas kerumuman yang melanggar protokol kesehatan tersebut.

“Rizieq ini datang ke Indonesia dalam kerumunan massa yang banyak itu saja sudah keliru. Sudah nggak bener. Artinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah mengenai PSBB segala macam itu dilanggar sampai ketika acara pernikahan. Jadi bukan hanya ketika pernikahan masalah dia, tapi ketika penjemputan,” katanya.

Berita terkait: