Pemerintah Naikkan Anggaran PEN 2021 Sektor Kesehatan 178 Persen Menjadi Rp 176,3 T

Pemerintah menambah jumlah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 699,43 triliun di 2021. Untuk segmen kesehatan, anggarannya naik 178 persen menjadi Rp 176,3 triliun dari Rp 63,51 triliun.

“Awalnya, kita hanya mengalokasikan sekitar Rp 300 triliun di 2021. Waktu itu kita sangat optimis vaksinasi bisa dilakukan di akhir 2020, cuma ternyata proses uji klinik dan segala macam memang masih harus dilakukan. Ini akhirnya mengalami perubahan sehingga kita eskalasi,” kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Hidayat Amir dalam webinar Infobank, Rabu (24/2).

Hidayat melanjutkan dana untuk dukungan usaha naik 5 persen dibanding 2020 guna mendukung pemulihan ekonomi. Dana insentif usaha melonjak menjadi Rp 53,86 triliun dari Rp 56,12 triliun.

Kemudian, dana untuk dukungan UMKM dan korporasi naik menjadi Rp 186,81 triliun dari Rp 173,17 triliun. Sementara untuk program daya beli dan penciptaan lapangan kerja turun 2 persen dibanding 2020.

Program perlindungan sosial turun menjadi Rp 157,41 triliun dari anggaran tahun 2020 yang sebesar Rp 220,39 triliun. Dan untuk program prioritas naik dari Rp 66,59 triliun menjadi Rp 125,06 triliun di 2021.

Anggaran Program PEN Naik 21 persen Jadi Rp699,43 Triliun di 2021, Ini Rinciannya

pen naik 21 persen jadi rp69943 triliun di 2021 ini rinciannya

Pemerintah menaikkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021 menjadi Rp699, 43 triliun. Jumlah ini naik 21 persen dari realisasi sementara PEN tahun lalu sebesar Rp579,78 triliun.

“Jadi program PEN tahun ini naik 21 persen. Kita berharap ini akan menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan terutama di kuartal I, khususnya untuk bansos yang melonjak karena kuartal I lalu belum ada bansos Covid-19 ini,” Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers pada Selasa (23/2).

Peningkatan alokasi anggaran ini bertujuan mempercepat penanganan pandemi Covid-19, khususnya melalui penyediaan vaksinasi, mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong kinerja dunia usaha.

Alokasi tersebut terbagi ke dalam 5 sektor, antara lain kesehatan sebanyak Rp176,30 triliun, perlindungan sosial sebanyak Rp157,41 triliun, program prioritas Rp125,06 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebanyak Rp186,81 triliun, dan pemberian insentif usaha sebesar Rp53,86 triliun.

Alokasi anggaran untuk sektor kesehatan naik dari tahun lalu yang hanya Rp63,51 triliun, dukungan UMKM dan korporasi juga naik dari Rp173,17 triliun, dan program prioritas naik dari Rp66,59 triliun pada program PEN 2020. Sementara anggaran untuk perlindungan sosial turun dari Rp220,39 triliun pada 2020, dan insentif usaha juga mengalami penurunan dari Rp56, 12 triliun.

Mengenai sektor kesehatan, ini antara lain ditujukan bagi diagnostik untuk testing dan tracing senilai Rp 9,91 triliun, therapeutic atau biaya perawatan Rp61,94 triliun, program vaksinasi Rp58,18 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp27,67 triliun.

Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah akan menjaga insentif untuk sektor usaha terutama perpajakan sampai pertengahan tahun ini.

“Ini semua yang kita terus fokuskan bagaimana APBN bekerja luar biasa ekstra keras, dan luar biasa untuk mengembalikan rakyat dan ekonominya pulih dari Covid-19. PEN akan menjadi pendorong pertumbuhan terutama di kuartal I,” tuturnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6

Baca juga:
Anggaran Program PEN Naik 21 persen Jadi Rp699,43 Triliun di 2021, Ini Rinciannya
Fokus Pemerintah Dukung UMKM dalam Program PEN
Pulihkan Ekonomi, Jokowi Minta Dunia Usaha Perluas Lapangan Kerja
Menhub Budi Ajak Asosiasi Usaha Kepelabuhanan Bantu Pulihkan Ekonomi
Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Selama 2 Pekan
Vaksinasi Pedagang Pasar Diharapkan Bantu Pulihkan Ekonomi
Menteri Bambang Dorong Perbanyak Penggunaan GeNose untuk Pulihkan Ekonomi

Berita terkait: