Pemerintah Ingin Ubah Skema Dana Otsus Papua Lewat Revisi UU

Melalui revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, pemerintah tak sekadar menambah dana pembangunan wilayah, namun juga mengubah skemanya sehingga lebih bisa memastikan efektivitas pembangunan kehidupan masyarakat di sana.

Hal itu terungkap dalam paparan Mendagri Tito Karnavian saat rapat dengan Pansus RUU Otsus Papua , di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Menurut Tito, pemerintah bahkan mengusulkan agar dana otsus dinaikkan dari 2%. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi 2,25% DAU. Namun skemanya harus diatur ulang. Hal ini karena pemerintah sudah melakukan kajian lengkap dan menemukan salah satu substansi utamanya adalah perlunya perbaikan tata kelola.

“Kalau sebelumnya block grant , maka nanti ke depan diusulkan agar, misalnya, 1% bersifat block grant , dan 1,25% bersifat earmark yang berbasis kinerja. Sehingga dia betul-betul tepat pada sasarannya,” kata Tito.

Pemerintah menilai skema baru ini juga baik agar memicu kemandirian daerah dan mencegah kebocoran-kebocoran anggaran.

Selain itu, melalui revisi, pemerintah menyasar sumber penerimaan yang sebelumnya hanya bagi pemerintah provinsi, akan diubah menjadi penerimaan kabupaten/kota.

Lalu akan ada grand design pemanfaatan dana otsus yang sedang disusun oleh Bappenas .

BACA JUGA

Revisi UU Otsus Papua, Mendagri: Perbaikan Tata Kelola Jadi yang Utama

“Satu lagi adalah penguatan pembinaan dan pengawasan yang melibatkan masyarakat,” kata Tito.

Tito menjelaskan bahwa APBD Papua dan Papua Barat termasuk 10 terbesar APBD se-Indonesia. Namun dengan jumlah penduduknya sangat sedikit, pelaksanaan pembangunannya belum maksimal.

“Jadi ada masalah tata kelola,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemkeu Astera Primanto melaporkan besaran dana otsus, termasuk dana tambahan infrastruktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat, sudah mencapai Rp 138,65 triliun sejak 2002 sampai 2021.

Selain itu, pemerintah pusat juga sudah menggelontorkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 702,3 triliun dan belanja kementerian/lembaga Rp 251,29 triliun pada periode 2005-2021.

Berdasarkan perhitungan pihaknya, kata Astera, dari transfer ke daerah dan dana desa, setiap orang di Papua bisa menikmati sekitar Rp 14,7 juta dan Papua Barat 10,2 juta.

“Karena pendapatan asli daerah di Papua dan Papua Barat rendah, jadi di- support oleh Pemerintah Pusat,” kata Astera.

Berita terkait: