PDIP Desak RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Sri Rahayu mendesak DPR untuk memasukkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Menurut Sri, ditariknya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 membuat banyak pihak merasa kecewa. Terutama para korban kekerasan yang notabene kaum perempuan. Sementara hampir setiap hari, media memberitakan tentang terjadinya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak.

“PDI Perjuangan yang merupakan satu-satunya partai di parlemen yang dipimpin oleh perempuan yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, tentunya sangat concern terhadap perlindungan perempuan dan anak,” kata Sri dalam keterangannya, Selasa (28/7/2020).

Sri pun mengutip pesan yang disampaikan Megawati pada peringatan Hari Perempuan sedunia pada 8 Maret 2015. Saat itu, kata Rahayu, Megawati menegaskan kembali tentang upaya bersama untuk segera melahirkan undang-undang (UU) penghapusan kekerasan seksual.

“Saya sangat memimpikan Indonesia mempunyai UU yang melibatkan lembaga negara dan warga masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual,” demikian kata Megawati seperti disampaikan Sri.

Amanat Megawati itu lalu melahirkan Instruksi Partai No 984/IN/DPP/X/2015 yang ditujukan kepada Poksi Baleg DPR agar dapat memperjuangkan masuknya RUU PKS ke dalam prolegnas tahun 2016. Terbukti RUU itu telah terdaftar dalam Prolegnas DPR 2016.

Sri menjelaskan mulai 2016 sampai sekarang, PDIP bertarung terus memperdebatkan pasal seperti definisi kekerasan seksual termasuk pasal-pasal terkait pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.

“Kami kembali mendorong DPR untuk membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan memasukkan dalam Program Prioritas Proleganas 2021,” tegas Sri.

Pihaknya juga mendorong masyarakat sipil, pakar dan lembaga terkait untuk memantau dan mengawasi proses pembahasan RUU PKS. PDIP tetap melanjutkan perjuangannya dengan membuktikan bahwa negara hadir bagi rakyatnya, khususnya bagi perempuan dan anak agar bebas dari kekerasan seksual.

“Semoga penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat menjadi perhatian dan kerja bersama seluruh bangsa Indonesia,” kata wakil ketua Komisi IX DPR ini.

Berita terkait: