Nasdem Dukung Pembahasan RUU Perampasan Aset

Pemerintah bersama DPR didorong untuk menetapkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU prioritas. Saat ini, regulasi Indonesia memiliki keterbatasan dalam melakukan penyelamatan aset ( asset recovery ) yang merupakan hasil tindak pidana ( proceed of crimes ).

Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg ) DPR, Willy Aditya mengakui, peraturan hukum Indonesia, khususnya berkenaan dengan Hukum Acara Pidana memiliki keterbatasan untuk memberi arah bagi penegak hukum untuk dapat menyelidiki harta yang diperoleh dari hasil kejahatan.

“Banyak putusan atas tindak kejahatan yang dilakukan untuk memperkaya diri, pada akhirnya tidak dapat menyentuh motif kejahatannya itu sendiri,” kata Willy Aditya, di Jakarta, Senin (22/2/2021).

BACA JUGA

Yenti Garnasih: Segera Sahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Terlebih lagi dalam kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, hal ini justru tidak berkeadilan karena harta, uang, atau aset negara tetap tidak dapat kembali walaupun pelakunya sudah diputus bersalah.

Dijelaskan Willy, wacana RUU Perampasan Aset Pidana sebenarnya sudah sejak jaman Pemerintahan SBY dan sudah ramai di publik. Di sisi lain, Tahun 2012 Kemkumham juga sudah merampungkan naskah akademik atas RUU tersebut. Namun entah kenapa RUU tersebut terus-menerus mengalami penundaan walaupun tahun 2016 yang lalu sempat hampir dibahas.

“Sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi, tentu saya melihat RUU ini layak untuk dibahas dan menjadi prioritas. Kelengkapan teknis untuk menjadi salah satu RUU Prioritas sudah terpenuhi. DPR tentu akan sangat menerima baik Surat Presiden atas pengusulan RUU ini secara formal,” ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR, dirinya juga melihat RUU Perampasan Aset Pidana akan menjadi alternatif terobosan untuk menekan angka kejahatan yang berkenaan dengan tujuan memperkaya diri, kerabat, dan institusi. RUU Ini negara butuhkan untuk dapat menarik kembali hasil-hasil kejahatan agar rasa keadilan di publik juga terwujud.

BACA JUGA

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Polri: Kita Lihat Dulu

“Jika RUU Perampasan Aset Pidana ini bisa secara formal diundangkan, hal ini bisa menjadi jawaban rasional bagi masyarakat atas kegeraman mereka terhadap kejahatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perampasan harta hasil pidana ini jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati,” ucapnya.

Namun demikian juga perlu ditekankan bahwa RUU Perampasan Aset Pidana memerlukan perangkat pokok. Di antaranya definisi dan batasan aset apa yang bisa dikenakan RUU Ini, termasuk cara negara menegakkan aturan perampasan aset.

“Penting untuk segera melakukan pembahasan RUU ini secara formal karena pada dasarnya Indonesia sebenarnya sudah mengenal perampasan aset pidana sebagai pidana tambahan di berbagai UU terkait tindak pidana keuangan yang ada,” kata Willy.

Dirinya pun berkeyakinan di DPR akan mendukung RUU tersebut untuk segera dibahas. Semua dilakukan agar perampasan aset pidana tetap dapat dilakukan terhadap harta hasil kejahatan tanpa kendala aturan formal yang masih sangat terbatas.

Berita terkait: