Moeldoko: UU Cipta Kerja Buat Kursi Banyak Oknum Panas

– Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kemudahan perizinan dan penyederhanaan birokrasi dalam iklim usaha yang dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah membuat banyak kursi oknum tertentu menjadi panas. Sehingga mereka pun mengeluarkan protes keras kepada pemerintah.

“Efisiensi dalam regulasi ini memangkas ekonomi biaya tinggi. Maka itulah banyak perizinan panjang yang dipotong sehingga menutup peluang korupsi. Akibatnya, UU Cipta Kerja ini membuat banyak yang kursinya panas karena kehilangan kesempatan,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya tentang refleksi satu tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Sabtu (17/10/2020).

Ia menerangkan, di seluruh kawasan Asia Tenggara saat ini terjadi sebuah angin perubahan. Paling tidak, kehadiran UU Cipta Kerja ini harus disepakati diterapkan untuk membuat bangsa Indonesia sebagai sebuah himpunan yang lebih sempurna.

“Kita harus menjadi bangsa yang bisa mengantisipasi perkembangan lingkungan yang sangat dinamis,” ujar Moeldoko.

BACA JUGA

Moeldoko: UU Cipta Kerja Sederhanakan Regulasi

Dari sisi logistik, lanjut Moeldoko, Indonesia masih menjadi negara Asia dengan biaya logistik paling mahal. Angkanya mencapai 24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ini membuat Indonesia kalah bersaing dibandingkan negara Asia lainnya.

Sebut saja Vietnam dengan biaya logistik 20 persen, Thailand 15 persen, Malaysia 13 persen, Jepang dan Singapura biaya logistiknya hanya delapan persen.

“Sesungguhnya Presiden sedang mengambil sikap terhadap perubahan yang saya gambarkan tadi. Saat ini diperlukan seorang pemimpin yang mampu menyiasati tantangan dengan pendekatan antisipasi dan pendekatan inovasi,” terang Moeldoko.

Lebih lanjut Moeldoko menjelaskan, UU Cipta Kerja ini merupakan salah satu pendekatan inovasi sosial yang mendesak perlu dilakukan Presiden. Apalagi disadari bonus demografi ke depan sangat luar biasa.

Baca juga: UU Cipta Kerja Pangkas Birokrasi dan Tingkatkan Daya Saing

Sementara 80 persen angkatan kerja tingkat pendidikannya masih rendah. Setiap tahun ada penambahan 2,9 juta angkatan kerja baru. Kasus Pandemi ikut memperumit hingga menimbulkan banyak PHK dan juga pekerja yang dirumahkan.

“Pemerintah memikirkan bagaimana mereka-mereka ini harus mendapatkan pekerjaan. Untuk itu perlu menyederhanakan dan mensinkronisasikan berbagai regulasi yang saya sebut sebagai hyper-regulation yang menghambat penciptaan lapangan kerja,” tegas Moeldoko.

Berita terkait: