KPK: Wacana Tim Pemburu Koruptor Tak Sesuai Semangat Perampingan

Wacana Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor dinilai tak sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango kepada wartawan, Minggu (19/7/2020).

Nawawi mengatakan, semangat Presiden saat ini adalah perampingan organisasi lembaga dan komisi dalam rangka penghematan anggaran negara. Untuk itu, langkah Mahfud mengaktifkan tim pemburu koruptor dinilai Nawawi tak sejalan dengan semangat Jokowi tersebut.

“Tentu saja bertolak belakang dengan semangat ‘perampingan’ badan dan komisi yang sedang digaungkan pemerintah,” kata Nawawi.

Apalagi, kata Nawawi, sudah ada lembaga penegak hukum, termasuk KPK yang bertugas memburu koruptor dan menelusuri aset-aset hasil korupsi.

“Tugas memburu koruptor dan pencarian aset itu sudah terlekat ( ambsalve ) pada aparat penegak hukum tipikor terkhusus KPK,” katanya.

Nawawi mengatakan, tim pemburu koruptor di masa lalu sudah terbukti tidak efektif dalam membekuk paran koruptor yang buron. Untuk itu, ketimbang mengaktifkan kembali tim yang sudah ‘almarhum’ tersebut, Nawawi menilai Mahfud MD selaku Menko Polhukam seharusnya memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum.

“Kita seharusnya belajar dari sepak terjang keberadaan tim itu di masa lalu yang nyatanya tidak menunjukkan hasil guna. Tugas ‘Menko’ itu membangun ‘koordinasi’ bukan melahirkan kembali ‘tim’ yang sudah almarhum,” kata Nawawi.

Nawawi menyatakan, skandal terpidana dan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra menjadi cermin betapa buruknya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Diketahui Djoko yang buron sejak 2009 kembali ke Tanah Air tanpa terdeteksi. Joko sempat membuat KTP elektronik yang dipergunakannya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Tak hanya itu, Djoko juga sempat membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 23 Juni 2020, meski dicabut seminggu kemudian. Bahkan, belakangan Djoko diketahui dapat berkeliaran dengan bebas dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat ‘berkat’ surat jalan yang dikeluarkan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo. Setelah mengobrak-abrik maruah sejumlah lembaga di Indonesia, Djoko Tjandra seakan kembali ‘menghilang’ hingga saat ini.

“Kasus Djoko Tjandra jelas-jelas merupakan cermin buruknya ‘koordinasi’ antar aparat penegak hukum dan badan lembaga lain terkait,” tegasnya.

Menurut Nawawi, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memiliki peran penting untuk memperbaiki koordinasi lembaga penegak hukum dan lembaga terkait. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya skandal Joko Tjandra.

“Di sinilah peran Prof Mahfud selaku Menko Polhukam dibutuhkan untuk membangun ‘koordinasi’ yang rapuh tersebut, dan bukan dengan ‘melahirkan’ kembali tim baru,” katanya.

Berita terkait: