KPK Tegaskan Vonis Eks Komisioner KPU Bukan Akhir Kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan vonis terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini bukanlah akhir dari proses penanganan kasus suap PAW caleg PDIP. Lembaga antikorupsi memastikan akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pihak lain yang terlibat. Apalagi mantan caleg PDIP, Harun Masiku yang menyandang status tersangka hingga saat ini masih buron.

“Pastinya kasus ini belum selesai, soalnya masih ada Harun Masiku yang menjadi DPO itu,” kata Jaksa Penuntut KPK, Takdir Suhan saat dikonfirmasi.

BACA JUGA

6 Bulan Tanpa Hasil, KPK Masih Optimistis Bekuk Harun Masiku

Diketahui, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Wahyu Setiawan. Majelis Hakim menyatakan Wahyu bersama-sama orang kepercayaannya yang juga kader PDIP Agustiani Tio Fridelina telah menerima suap agar KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui pergantian antarwaktu (PAW) menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Agustiani dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Terdapat sejumlah pihak yang disebut terlibat kasus ini. Salah satunya, pengacara yang diutus DPP PDIP, Donny Tri Istiqomah.
Takdir memastikan pihaknya akan menganalisis salinan putusan Wahyu, termasuk mengenai nama-nama yang terlibat. Dikatakan, alat-alat bukti yang sudah menjadi fakta sidang dipastikan menjadi bagian analisa tim KPK untuk mengambil langkah selanjutnya.

BACA JUGA

KPK Klaim Masih Kejar Harun Masiku

“Tidak menutup kemungkinan pihak-pihak lain yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya itu juga bisa menjadi bahan lain untuk KPK menindaklanjuti kasus ini, bahwa dugaan kasus lain pun ikut terlibat, pastinya nanti kita lihat ke depannya ya,” katanya.

Meski demikian, Takdir mengatakan, untuk saat ini, tim Jaksa fokus mengenai proses hukum Wahyu Setiawan . Tim Jaksa akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Hal ini salah satunya karena tuntutan Jaksa agar hak politik Wahyu Setiawan dicabut selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok tidak dikabulkan Majelis Hakim.

“Saat ini fokus adalah langkah hukum apa yang bisa yang kami tempuh, kaitannya dengan putusan Wahyu Setiawan yang salah satu poinnya tadi belum mengakomodir pencabutan hak politik,” katanya.

Berita terkait: