KPK Pastikan Usut Dugaan Suap dalam Skandal Djoko Tjandra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan penindakan baik secara langsung maupun melalui koordinasi dan supervisi jika ditemukan adanya dugaan suap dalam skandal buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra . Apalagi, terdapat sejumlah perwira tinggi di Kepolisian yang membantu Djoko Tjandra untuk dapat melenggang keluar dan masuk Indonesia tanpa terdeteksi.

“Djoko Tjandra buron, kalau kehadiranmya dan aktivitasnya pada saat beberapa waktu lalu (di Indonesia) misalnya di-back up aparat penegak hukum atau aparat pemerintah kalau ada indikasi suap atau indikasi gratifikasi tentu kami akan lakukan penindakan lebih lanjut baik langsung maupun supervisi,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Mahfud Perintahkan Pejabat yang Bantu Djoko Tjandra Dihukum

Diberitakan, Djoko buron dan melarikan diri ke Papua Nugini sehari sebelum Mahkamah Agung (MA) membacakan amar putusan yang menerima Peninjauan Kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali. Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Djoko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Pengajuan PK oleh Kejagung itu lantaran pada putusan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djoko Tjandra divonis bebas dalam perkara korupsi cessie Bank Bali.

Namun, sehari sebelum putusan MA dibacakan pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby. Djoko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012.

Setelah lama ‘menghilang’ Djoko kembali membuat geger lantaran menginjakkan kaki di Tanah Air tanpa terdeteksi.
Djoko sempat membuat KTP elektronik yang dipergunakannya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020.

Baca juga:  Nama Djoko Tjandra Hilang di Interpol, Dua Jenderal Polri Belum Tentu Salah

Tak hanya membuat KTP elektronik dan mengajukan PK di PN Jaksel, Djoko juga sempat membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020, meski paspornya dicabut seminggu kemudian. Bahkan, belakangan Djoko diketahui dapat berkeliaran dengan bebas dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat ‘berkat’ surat jalan dan surat bebas Covid-19 yang dikeluarkan dan dibantu oleh Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo.

Buntut dari persoalan ini, Prasetijo dicopot dari jabatannya dan ditahan Provost untuk menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, skandal Djoko Tjandra juga membuat Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan mereka. Sementara Djoko Tjandra yang telah mengobrak-abrik muruah sejumlah institusi dan lembaga penegak hukum seakan kembali ‘menghilang’ hingga saat ini.

Berita terkait: