Kasus Djoko Tjandra, Menko Polhukam Harus Dalami Pengakuan Mabes Polri

Menko Polhukam Mahfud MD tidak perlu repot-repot membentuk Tim Pemburu Koruptor. Mahfud cukup mengawasi lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya agar serius menjalankan tugasnya, terutama menangkap Djoko Tjandra dan menciduk semua pejabat negara yang memberi “karpet merah” pada buronan kakap tersebut.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, pembentukan Tim Pemburu Koruptor dari rezim ke rezim tidak ada gunanya. Koruptor tetap nyaman dan happy kabur ke luar negeri. Saat ini misalnya, ada 39 koruptor buronan di luar negeri karena Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk rezim masa lalu kerjanya slow-slow saja.

“Sebab itu lebih baik Mahfud sebagai Menko Polhukam yang membawahi Polri, Kejaksaan, Menkumham, dan lainnya mendorong percepatan penangkapan Djoko Tjandra dan mengawasi kinerja lembaga di bawah koordinasinya,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada , Selasa (21/7/2020) siang.

Menurut Neta, terobosan tersebut lebih bermanfaat ketimbang usulan Mahfud membentuk Tim Pemburu Koruptor, yang bisa tumpang tindih dengan tugas Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK.

Mahfud misalnya segera mendalami pengakuan Mabes Polri yang mengatakan bahwa Brigjen Prasetijo mendampingi Djoko Tjandra dalam perjalanan ke Kalimantan Barat.

Bagi IPW pengakuan Mabes Polri ini tidak mengejutkan. Jauh hari sebelumnya, IPW sudah mendapat foto Brigjen Prasetijo mendampingi buronan kakap Djoko Tjandra ke Pontianak dan IPW juga mendapat foto copy dokumen perjalanan mereka.

Menurut Neta yang perlu digali Menko Polhukam dari penjelasan Mabes Polri itu adalah dalam rangka kepentingan apa antara jenderal polisi itu dengan sang buronan kakap ke Kalimantan Barat. Benarkah Brigjen Prasetijo mengawal Djoko Tjandra agar tidak diganggu siapa pun selama perjalanan ke Kalimantan Barat. Apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya? Mungkinkan pengawalan itu inisiatif pribadi atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetijo mengawal Djoko Tjandra?

Jika pengawalan itu atas inisiatif Brigjen Prasetijo tentunya saat Djoko Tjandra muncul di Bandara Pontianak sudah ditangkap oleh Kapolda Kalbar, mengingat pangkat Kapolda lebih tinggi dari Prasetijo.

Jika Kapolda Kalbar tidak tahu bahwa Djoko Tjandra muncul di wilayah tugasnya, ini akan lebih aneh lagi. Sebab akan menjadi pertanyaan, kenapa Kapolda Kalbar tidak tahu, ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalimantan Barat sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan buronan kakap di wilayah tugasnya.

Untuk itu Menko Polhukam perlu mendesak Mabes Polri menjelaskan secara transparan tentang aksi pengawalan Brigjen Prasetijo terhadap Djoko Tjandra dan kenapa Kapolda Kalimantan Barat membiarkan serta tidak menangkap buronan kakap yang sudah buron selama 11 tahun tersebut.

Hal ini perlu agar mata rantai kasus Djoko Tjandra ini terungkap terang benderang dan para pejabat Mabes Polri tidak membuat misteri baru dalam kasus Djoko Tjandra.

Menko Polhukam perlu agresif mengawasi kinerja Polri. Ini lebih urgen dan strategis ketimbang membentuk Tim Pemburu Koruptor. “Wong koruptornya sudah datang ngga ditangkap, kok malah dikasih surat jalan, lalu apa manfaat Tim Pemburu Koruptor? tanyanya.

 

Berita terkait: