Jamin Bansos Tepat Sasaran, Kemsos Bakal Validasi DTKS Setiap Bulan

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan validasi data penerima bantuan sosial ( bansos ) akan diverifikasi setiap bulan. Hal ini dimaksudkan agar bansos diterima secara tepat sasaran.

Dengan pembaruan setiap bulan ini, jika ada penerima yang meninggal atau tidak eligible atau tidak berhak lagi akan diganti dengan calon penerima lainnya.

Untuk mendukung hal itu, Kementerian Sosial (Kemsos) mulai melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi salah satu prioritas di tahun 2021 dengan anggaran mencapai Rp 1,4 triliun.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, untuk memutakhirkan DTKS sesungguhnya tidak memerlukan anggaran sebesar itu. Ia mengaku akan melibatkan perguruan tinggi untuk memperkuat pendataan di lapangan dengan parameter kemiskinan yang sedang disiapkan. Parameter kemiskinan ini akan memakai kondisi spesifik yang berbeda di setiap wilayah.

“Saya tidak mau gunakan anggaran sampai sebesar itu. Kita akan verifikasi ke lapangan, saya harus siapkan sistem dulu. Selama ini kita hanya punya data numeriknya tetapi tidak punya data lapangannya,” kata Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Tahun 2020 DTKS memuat 96 juta jiwa masyarakat miskin yang mendapat program perlindungan sosial termasuk di dalamnya penerima bantuan iuran BPJS kesehatan. Sedangkan di tahun 2021 ditargetkan ada 107 juta jiwa dalam DTKS.

Dalam usulannya, Risma ingin data penerima bantuan dilengkapi foto yang menggambarkan kondisi riilnya. Dengan begitu tidak ada lagi, orang kaya tapi mendapat bantuan, dan ada orang miskin yang justru tidak mendapat bantuan.

Menurutnya bukan hal yang sulit untuk menyimpan hampir 100 juta foto. Sebab institusi Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyimpan data foto 200 juta lebih rakyat Indonesia bisa.

“Mereka saja bisa kenapa, kita tidak bisa. Saya tahu berapa harga server untuk menampung data sebesar itu,” ucapnya.

Upaya pemutakhiran data menjadi perhatian serius oleh mantan Wali Kota Surabaya ini. Sebab banyak kritikan tajam dari berbagai pihak terkait DTKS masih berisi data penerima bansos yang tidak tepat sasaran.

BACA JUGA

Bansos Tunai Mulai Turun di Depok

Dalam rapat kerja yang berlangsung hampir 3,5 jam itu, mayoritas anggota Komisi VIII DPR juga menyoroti DTKS.

Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menegaskan, tanpa ada data yang benar sulit sebuah program akan tepat sasaran.

“Kalau data ini bisa diselesaikan dengan baik, 70% masalah akan selesai dengan baik,” katanya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka menyambut baik verifikasi DTKS melibatkan perguruan tinggi. Namun yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah bagaimana pelibatan itu terintegrasi dalam sistem yang ada dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

“Tidak semua pemda bisa merespon cepat pendataan. Ada pemda-pemda yang responnya lambat. Baiknya DTKS menjadi data valid untuk semua bansos,” katanya.

Senada dengan itu, anggota Komisi VIII dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid menilai. akurasi data sangat penting, terlebih saat pandemi Covid-19 akan muncul kemiskinan baru.

“Koordinasi kementerian dan lembaga harus dilakukan agar bansos tidak tumpang tindih,” imbuhnya.

Ia pun mendorong agar bansos sembako diganti dengan bansos tunai sehingga terjadi perputaran uang di daerah.

Berita terkait: