Insentif Tenaga Medis Dinilai Tidak Adil untuk Pihak RS yang Ikut Terimbas

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah membayarkan Rp 645 miliar untuk insentif tenaga medis per 24 Juli 2020. Anggaran ini dibayarkan kepada 195.055 tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 di Indonesia. Mereka adalah dokter spesialis, dokter umum/dokter gigi, perawat, bidan, dan lainnya.

Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, Mahesa Paranadipa Maikel, mengkritisi pemberian insentif tenaga medis dalam praktiknya di lapangan. Salah satunya, terkait siapa saja yang berhak mendapatkan insentif. Dalam Kepmenkes 392/2020, yang berhak mendapat insentif adalah tenaga medis yang merawat langsung pasien Covid-19.

“Kepmenkes itu sudah mengatur bahwa penerima insentif adalah semua tenaga medis di rumah sakit yang merawat pasien Covid-19, bukan hanya rumah sakit rujukan. Namun, penerima insentif hanyalah tenaga medis yang merawat langsung,” tuturnya kepada Suara Pembaruan, Senin (27/7/2020) malam.

Ini jadi pertanyaan bagi tenaga kesehatan lain yang tidak merawat langsung pasien, tetapi terimbas dalam pelayanan Covid-19. Misalnya dokter bedah. Walaupun mereka tidak berada di ruang isolasi atau tidak merawat langsung pasien Covid-19, tetapi mereka terimbas saat melakukan operasi pada pasien suspek.

Selain tenaga medis, ada petugas rumah sakit yang tidak diperhitungkan, seperti kasir, cleaning service , dan lainnya. Meski tidak merawat langsung pasien, tetapi mereka tetap sebagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan Covid-19, tetapi tidak masuk dalam penerima insentif.

“Ini perlu dipikirkan kembali oleh pemerintah, karena di dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Wabah disebutkan pemerintah memberikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan wabah. Jadi semua orang yang terlibat langsung atau tidak dalam penanggulangan juga harusnya diperhitungkan juga,” kata Mahesa.

Berita terkait: