Ditjen Hubdat Gelar Bimtek untuk Tingkatkan Keselamatan SDP

Direktorat Jenderal Hubungan Darat (Ditjen Hubdat) menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk mempersiapkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang keselamatan pelayaran sungai, danau dan penyebrangan (SDP).

Sebelumnya, penyelenggaraan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran SDP dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Namun, fungsi tersebut dialihkan ke Ditjen Hubdat dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhub.

“Hal ini merupakan tantangan baru bagi kita semua untuk mempersiapkan sarana, prasarana, regulasi, SDM, maupun kelembagaannya, yang saat ini sedang berproses,” ungkap Plt. Direktur TSDP Pandu Yunianto pada Bimbingan Teknis Tata Cara Audit Manajemen Keselamatan Kapal (ISM-CODE) di Bogor, Rabu (22/7/2020).

“Untuk itu, saya minta kepada rekan-rekan di Direktorat TSDP dan para peserta bimtek hari ini agar menyatukan kekuatan untuk percepatan pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan transportasi SDP agar dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Ditjen Hubdat,” imbuhnya.

Pandu menyatakan, melalui bimtek ini, Ditjen Hubdat siap untuk memenuhi syarat kompetensi penerbitan safety management certificate (SMC) dan document of compliance (DOC) untuk kapal-kapal SDP.

Pemenuhan syarat tersebut bertujuan untuk menghadapi permasalahan yang akan terus muncul.

“Seiring juga dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan transportasi SDP kepada masyarakat yang aman, nyaman dan selamat guna mendukung percepatan pertumbuhan sektor ekonomi, terutama konektivitas wilayah, distribusi logistik dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),” jelas Pandu.

Ia menambahkan, bimtek ini dihadiri oleh perwakilan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) se-Indonesia dan Direktorat TSDP dengan total peserta 35 orang.

Nantinya, para peserta bimtek juga diharapkan berperan aktif mempersiapkan diri untuk implementasi PM Nomor 122 Tahun 2018.

Di antaranya adalah terkait perencanaan pembangunan sarana dan prasarana SDP sesuai dengan renstra 2020-2024, serta penyusunan regulasi khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi keselamatan kapal SDP.

Aspek lainnya juga meliputi peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan diklat dengan bekerja sama dengan Poltrans SDP Palembang dan/atau BP2TL Ditjen Hubla.

Terakhir, pembentukan kelembagaan yaitu kajian rencana pembentukan UPT Otoritas Kesyahbandaran Pelabuhan SDP atau kajian/naskah akademik pembentukan Ditjen Transportasi SDP.

Pada 9 Juli lalu, Ditjen Hubdat bersama Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) juga telah menandatangani nota kesepahaman untuk melatih SDM di bidang transportasi darat khususnya SDP.

“Hasil dari kesepakatan bersama tersebut yakni akan ada delapan jenis diklat di Politeknik Transportasi SDP Palembang,” ujar Pandu.

Adapun delapan jenis diklat yang dimaksud yakni basic safety training , pengawakan kapal patroli multipurpose , operator STC, pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal SDP, pengukuran kapal SDP,  marine inspector SDP, dasar-dasar kesyahbandaran SDP dan kesyahbandaran SDP.

Berita terkait: