Dirjen Dikti: ASN Dikti Harus Pelopori Antikorupsi Pendidikan

Dicanangkan sebagai zona integritas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Setditjen Dikti) harus dapat menyebarkan contoh positif demi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Untuk itu, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Nizam, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) Setditjen Dikti harus berani atau menjadi pelopor dalam memberantas korupsi di dunia pendidikan. ASN yang bekerja di dunia pendidikan harus memberi contoh yang baik pada peserta didik.

“Tanggung jawab kita untuk menjadi yang terdepan menjadi teladan, dan di dalam menjauhkan dari korupsi,” ujar Nizam dalam diskusi daring bertajuk “Tantangan Integritas Aparatur Sipil Negara Dalam Melawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme” di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Selanjutnya, Nizam menyebutkan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu ancaman bagi setiap instansi, terutama dalam tubuh pemerintahan. Dibutuhkan keberanian untuk memberantas KKN. Saat ini, Indonesia berada di urutan keempat dalam Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara 2019. Oleh karena itu, Nizam bertekad untuk meningkatkan kepercayaan publik, terutama pada pelayanan publik di Ditjen Dikti. Salah satu caranya adalah dengan menunjuk agen perubahan pada setiap lini di Ditjen Dikti.

“Agen perubahan nantinya tidak hanya tut wuri handayani tapi juga ing ngarso sung tulodo . Artinya mereka akan menjadi teladan, terutama dalam hal antikorupsi,” tutur Nizam

Nizam mengibaratkan korupsi seperti sebuah virus yang perlu dicegah dengan berbagai upaya. Menurutnya, jika virus Covid-19 bisa dicegah dengan menggunakan masker, maka korupsi juga perlu dicegah dengan berbagai upaya preventif.

“Pelayanan yang bersifat tatap muka rawan terhadap gratifikasi. Oleh karena itu pelayanan online di Ditjen Dikti bisa menjadi salah satu upaya preventif untuk menghindari virus korupsi,” ucapnya.

Pada kesempatan sama, Nizam kembali mengingatkan ASN Setditjen Dikti untuk menjadi smart ASN seperti yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. ASN harus memiliki jiwa keramahtamahan, kemampuan membangun jejaring, dan memiliki jiwa wirausaha. “Ini perlu ada dari dalam diri seorang ASN untuk tidak melakukan KKN,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, ASN harus memberikan layanan dengan kualitas yang baik dan memiliki akuntabilitas yang tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang juga merupakan pakar hukum pidana serta praktisi pencegahan korupsi, Gandjar Laksmana Bonaprapta mengatakan, korupsi di lingkungan pendidikan bisa dicegah dengan cara mengenali seperti apa kejahatan korupsi.

“Dengan cara mengenali ini, kita jauh dari korupsi karena kita sudah tahu titik godaannya,” kata Gandjar.

Untuk itu, Gandjar menyarankan, perlu adanya sosialisasi antikorupsi di semua sektor, termasuk satuan pendidikan baik di bawah naungan Kemdikbud maupun di Kementerian Agama (Kemag).

Berita terkait: