Cegah Korupsi, Anies Bentuk KPK Ibu Kota

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan berbagai cara untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemprov DKI. Cara yang dilakukannya, adalah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibu Kota dan menerapkan sistem digital.

KPK Ibu Kota ini, kata Anies bertugas untuk membantu dirinya dalam mengawasi, memantau, dan mencegah korupsi.

“KPK Ibu Kota bertugas untuk membantu Gubernur di dalam mengawasi, dalam memantau praktik-praktik yang terjadi di DKI, yang harapannya melakukan pencegahan. Dan bila terjadi masalah, maka kita bisa menindak dengan cepat dan akan terus-menerus melakukan peningkatan atas sistem kita,” jelas Anies saat memberikan sambutan secara daring dalam diskusi bertajuk Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah, Kamis (8/4/2021).

Lebih lanjut, Anies mengatakan keberadaan sistem pencegahan korupsi sangat penting agar tidak memberi ruang dan celah kepada para pejabat untuk melakukan korupsi.

Pasalnya, korupsi sediki banyak juga terjadi bukan hanya karena kebutuhan atau keserekahan, tetapi juga kerena sistem yang memberi peluang kepada pejabat terlibat dalam korupsi.

BACA JUGA

Anies Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi yang Korupsi di DKI

“Ketika menghadapi praktik korupsi, satu sisi kita siapkan sistem yang baik, satu sisi kita siapkan pencegahan yang baik. Namun, kita juga akan selalu menghadapi situasi di mana kreativitas itu muncul. Kreativitas belum tentu berdasarkan keserakahan, belum tentu berdasarkan kebutuhan, bisa jadi karena sistem,” pungkas Anies.

Perencanaan
Cara lain, adalah menerapkan digitalisasi dalam menyusun program mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya.

“Kalau di Jakarta yang harus kita lakukan dalam bicara tentang unsur ketiga, adalah dengan melakukan smart planning, smart budgeting, smart procurement. Jadi dari mulai perencanaan itu sudah digitalisasi, kemudian pada saat penganggaran diteruskan dengan sistem digital, pada saat pengadaan dan juga begitu,” ujarnya.

BACA JUGA

PPKM Mikro Diperpanjang, Anies Minta Warga Tidak Keluar Rumah

Dengan adanya sistem digitalisasi, maka semua proses bisa diketahui oleh publik dan tidak ada lagi praktik-praktik di ruang gelap yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Digitalisasi memberikan ruang juga kepad publik untuk berpartisipasi dalam melakukan kontrol dan pengawasan.

“Digitalisasi semua level, harapannya dia bisa ikut mengendalikan praktik di lapangan,” tandas Anies.

Berita terkait: