BP2MI perkuat tata kelola penempatan-perlindungan pekerja migran

Manado – Kepala BP2MI Benny Rhamdani.  Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus memperkuat tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran.

“Rakornis ini tentu penting dan strategis. Sinergi melalui kerja bersama, kolaboratif dan koordinatif antarkementerian dan lembaga unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah akan semakin memperkuat perlindungan PMI secara menyeluruh,” kata Rhamdani di Manado, Sabtu.

Baca juga: BP2MI: Rp157,6 triliun devisa negara dihasilkan pekerja migran

Rakornis BP2MI yang dibuka secara virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ini untuk memperkuat sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI.

“Sesuai arahan Presiden bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) harus diberikan secara menyeluruh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki,” katanya.

Senator periode 2014-2019 itu mengatakan kegiatan Rakornis BP2MI dilakukan bersamaan dengan rangkaian peringatan ‘Migrant Day’ yang jatuh pada 18 Desember 2020.

BP2MI telah melaksanakan rangkaian ‘Migrant Day’ di beberapa daerah potensial pekerja migran, seperti provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Banten.

Rakornis BP2MI diikuti peserta dari BP2MI Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT BP2MI) seluruh daerah, Satgas Pemberantasan Sindikat Ilegal PMI, Disnakertrans Provinsi, Atase Ketenagakerjaan, Asosiasi P3MI, baik secara langsung maupun virtual.

“Selain menguatkan sinegritas para pemangku kepentingan, Rakornis ini dilakukan untuk mematangkan rencana aksi dan program prioritas BP2MI,” ujarnya.

Baca juga: Menaker: Satgas PPMI ujung tombak perlindungan pekerja migran

Baca juga: Kemenparekraf gandeng BP2MI jadikan pekerja migran duta pariwisata

Baca juga: Kemnaker dan Polri perkuat sinergi pelindungan pekerja migran

Menurut Benny, tidak hanya dengan daerah, sinergitas pemerintah juga akan terus diperkuat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI.

Berita terkait: