Anggaran PEN 2021 Naik Lagi Hampir Rp 700 T, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Pemerintah kembali menaikkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 menjadi Rp 699,43 triliun, atau naik 0,6% dibandingkan pagu 2020 sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran ini naik 20,63% dari realisasi anggaran PEN tahun lalu sebesar Rp 579,8 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan anggaran PEN hingga 21% merupakan langkah untuk mendorong efektivitas pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan terakselerasi di kuartal I 2021. “Sebagai daya dorong efektivitas untuk pemulihan terutama front loading di kuartal I yakni bulan Januari, Februari, dan diharapkan continue sampai Maret,” tuturnya dalam konferensi pers APBN KiTA, edisi Januari, Selasa (23/2/2021).

BACA JUGA

Airlangga: Anggaran PC-PEN 2021 Diproyeksi Naik Lagi Jadi Rp 699,01 T

Ia mengatakan bahwa desain PEN di tahun ini mengalami modifikasi yakni anggaran untuk program kesehatan melonjak mencapai Rp 176,3 triliun, dari realisasi tahun lalu Rp 63,5 triliun. Menurutnya, kenaikan anggaran ini karena kebutuhan belanja di sektor kesehatan juga meningkat. Perinciannya untuk diagnostic untuk testing dan tracing sebesar Rp 9,91 triliun, therapeutic antara lain biaya perawatan sebesar Rp 61,94 triliun, program vaksinasi sebesar RDp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan mencapai Rp 18,61 triliun dan penanganan lainnya mencapai Rp 27,67 triliun.

“Anggaran kesehatan melonjak sebab tim kesehatan pusat daerah dan antar-kementerian miliki program 3 T ( tracing, tracking dan treatment ) dan vaksinasi yang membutuhkan biaya besar di 2021. Kelihatan untuk bidang kesehatan melonjak kebutuhan dari tahun lalu Rp 63,5 triliun , tahun ini mencapai Rp 176,3 triliun,” tuturnya.

BACA JUGA

Rendahnya Inflasi Inti Akan Pengaruhi Proses Pemulihan Ekonomi Nasional

S elanjutnya, anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 157,4 triliun. Angka ini turun dibandingkan tahun lalu Rp 220,39 triliun. Anggaran perlindungan sosial itu termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,71 triliun, Kartu Sembako Rp 45,12 triliun, bantuan sosial tunai mencapai Rp 12 triliun, kartu prakerja anggarannya Rp 20 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dengan anggaran Rp 14,4 triliun dan perlindungan sosial mencapai Rp 37,18 triliun.

“Anggaran perlindungan sosial tetap untuk pertahankan masyarakat 40% terbawah. Namun tambahan belanja sosial yang extraordinary sudah mulai di faceout dan 2021 fokus pemulihan UMKM dan korporasi, insentif usaha tetap dipertahankan dan diperpanjang sampai Juli untuk akselerasi ekonomi,” tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan Rp 186,81 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Anggaran ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 173,17 triliun.

Program ini mencakup subsidi bunga usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 31,95 triliun, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 17,34 triliun, subsidi imbal jasa penjamina (IJP) sebesar Rp 8,51 triliun, penyertaan modal negara (PMN) BUMN, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) mencapai Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.

Menkeu menjelaskan anggaran program prioritas dianggarkan Rp 125,1 triliun meningkat dibandingkan tahun lalu Rp 66,59 triliun. Peningkatan anggaran ini sejalan dengan tantangan dan fokus pemulihan yang menunjukkan adanya pergeseran.

Anggaran ini akan mencakup padat karya kemeterian lembaga (KL) sebesar Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,22 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT sebesar Rp 16,55 triliun, kemudian sektor pariwisata Rp 8,66 triliun dan pos untuk prioritas lainnya sebesar Rp 4,11 triliun. “Program prioritas melonjak Rp 125 triliun jadi temen-temen media, terlihat kita menggeser desain PEN, sebab tantangan dan fokus pemulihan gambarkan pergerakan tanpa kurangi proteksi ke masyarakat. Komponen padat karya Rp 27 triliun untuk ketahanan pangan dan insentif usaha perpajakan akan dijaga hingga pertengahan tahun ini,” tuturnya.

Terakhir anggaran untuk insentif usaha dianggarkan Rp 53,9 triliun. Anggaran ini diperuntukkan untuk pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerinntah (DTP) sebesar Rp 5,78 triliun, pembebasan PPh 22 Impor sebesar Rp 13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 mencapai Rp 19,71 triliun, pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) DTP kendaraan bermotor sebesar Rp 2,99 triliun dan insentif lainnya sebesar Rp 12,3 triliun.

Menurut Sri Mulyani, saat ini banyak dunia usaha dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, hanya mengandalkan APBN sebagai motor penggerak ekonomi. Ia berharap dengan adanya PEN, perekonomian bisa kembali pulih. “Ini lah yang kita terus fokuskan untuk melihat bagaimana APBN bekerja luar biasa extraordinary. PEN akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I dengan percepatan realisasi program bansos yang sejak Januari sudah terealisasi Rp 16,59 triliun,” tuturnya.

Berita terkait: